Nelayan Sentil Pemerintah Rajin Bikin Slogan Perikanan

Jakarta - Para nelayan merasa bosan dengan program-program pemerintah dalam bidang perikanan yang selalu mengedepankan slogan. Namun realisasinya tak mencerminkan kebutuhan untuk perkembangan perikanan bagi nelayan.

"Mendorong kinerja sektor perikanan jangan hanya slogan. Kita sudah kenyang dengan makan slogan," kata Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI 73)  Sumyaryo saat ditemui di sela-sela pelantikan pengurus HKTI di Ragunan, Jakarta, Jumat (6/8/2010).

Sumyaryo menjelaskan pada era Presiden Habibie, pemerintah menggalakan slogan Benua Maritim untuk menggenjot sektor perikanan.

Sementara di era Megawati setidaknya ada bebera slogan yaitu Seruan Sunda Kelapa, Gerbang Mina Bahari, sementara di era SBY ada istilah Revolusi Biru, Minapolitan dan yang terakhir Maluku Lumbung Ikan Nasional.

"Faktanya kita di lapangan banyak segudang masalah, padahal kalau dicari solusnya, sektor perikanan akan tumbuh dengan sendirinya," katanya.

Meski ia mengakui saat ini pemerintah sudah mengupayakan penghapusan retribusi perikanan bagi nelayan. Meski ia menyatakan pasca penghapusan retribusi justru menimbulkan masalah baru.

"Memang sudah dihapus tetapi bagaimana menggantikan porsi dana paceklik, asuransi kecelakaan yang selama diurus koperasi dari retribusi," ujarnya.

Ia meminta kepada pemerintah untuk transparan terkait dana dana tersebut, khususnya pasca penghapusan retribusi maupun sebelum adanya penghapusan.

"Sekarang berapa dan di mana dana-dana itu," katanya.

Dikatakannya jumlah nelayan tangkap di Indonesia mencapai 4,8 orang sementara nelayan budidaya 1,2 juta orang.

Sementara total potensi lestari ikan tangkap mencapai 6,2 juta ton per tahun. Dari jumlah itu rata-rata nelayan mampu menangkap 6,1 kg ikan tangkap per hari atau senilai Rp 50.000.

"Tidak heran kalau nelayan kita miskin. Seharusnya pemerintah kendalikan ikan tangkap dan kembangkan ikan budidaya," serunya.

(hen/dnl)