ADB Dorong Pemerintah Hapus Subsidi BBM

Jakarta - Asian Development Bank (ADB) menyarankan kepada pemerintah Indonesia agar menghapuskan kebijakan subsidi terhadap bahan bakar minyak alias BBM.

Hal tersebut tertuang dalam rekomendasi kajian, Indonesia: Critical Development Constraints, yang dilakukan oleh ADB, ILO, dan IDB. Pernyataan tersebut ada dalam rekomendasi pada poin "Menjadikan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan bersahabat dengan pelestarian lingkungan".

Dalam poin tersebut, pemerintah Indonesia juga diminta untuk memperkenalkan disinsentif bagi emisi karbon.

"Subsidi umum sebaiknya diganti dengan subsidi khusus yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat miskin," ujar ekonom ADB, Muhammad Ehsan Khan, di Hotel Four Seasons, Jakarta, Selasa (10/8/2010).

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuwo menyatakan, pemerintah telah merancang subsidi agar tepat sasaran, yang sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014.

"Seperti kenaikan TDL (tarif dasar listrik), kan tidak semua lapisan masyarakat mengalami kenaikan. "Jadi orang yang membutuhkan yang berhak mendapatkan subsidi," ujar Lukita, pada kesempatan yang sama.

Lukita menyatakan saat ini pemerintah tengah bergiat untuk mengembangkan energi alternatif yang ramah lingkungan seperti panas bumi dan tenaga surya.

Sebagai informasi, dalam APBN-P 2010, pemerintah menganggarkan subsidi BBM sebesar Rp 89,3 triliun. Subsidi ini naik Rp 20,6 triliun dari alokasi awal APBN 2010, sebesar Rp 68,7 triliun.

(nia/dnl)