Penghematan KKKS Capai US$ 60,6 Juta di Semester I

Jakarta - Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) mencatat penghematan biaya pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan di semua wilayah kerja kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) pada semester I tahun 2010 mencapai US$ 60,6 juta (sekitar Rp 560 miliar).

“Penghematan ini hampir sama nilainya dengan penghematan periode 2009 yang mencapai US$ 61,93 juta atau sekitar Rp 575 miliar. Artinya, total penghematan tahun 2010 bisa jauh lebih besar dari tahun lalu,” kata Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas, BP Migas, Agus Suryono dalam siaran persnya yang diterima detikFinance, Rabu (11/8/2010).

Rinciannya, kerja sama pengadaan di wilayah I, yakni Natuna, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, dan Offshore North West Java (ONWJ), sebanyak US$ 14,65 juta (sekitar Rp 135 miliar).

Sementara, penghematan kerja sama pengadaan di wilayah II, yaitu Jawa Timur dan Kalimantan Timur senilai US$ 26,50 juta (sekitar Rp 245 miliar). Ditambah lagi, penghematan optimalisasi pemanfaatan aset KKKS melalui transfer material dan pemanfaatan used material dari wilayah I dan II sebanyak US $ 19,45 juta (sekitar Rp 180 miliar).

Tahun lalu, penghematan di wilayah I senilai US$ 20,22 juta (sekitar Rp 188 miliar), wilayah II sebanyak US$ 15,20 juta (sekitar Rp 141 miliar), dan pemberdayaan material sebesar US$ 26,51 (sekitar Rp 246 miliar).

Area kerja sama antara KKKS yang telah berjalan, antara lain, penggunaan gudang dan fasilitas, transportasi laut dan udara, operasi bersama penyelidikan seismik tiga dimensi, serta kontrak bersama penggunaan rig untuk pemboran maupun workover.

Agus mengatakan, untuk wilayah I, telah dilakukan penandatangan nota kesepahaman terkait basis data rekanan secara terpusat danterintegrasi secara online antar KKKS, serta penerbitan sertifikat pengganti dokumen administrasi.

“Kerja sama ini untuk efektifitas dan efisiensi proses administrasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan KKKS,” katanya.

Percepatan tata waktu pengadaan, kata dia, dapat terwujud mengingat tidak perlu dilakukan prakualifikasi secara berulang disetiap KKKS untuk kualifikasi golongan pekerjaan yang sama dan sejenis.

Dengan menghemat waktu, secara tidak langsung dapat dikatakan telah ada penghematan biaya administrasi. “Langkah ini sangat membantu kelancaran operasional hulu migas dalam mencapai target produksinya,” kata Agus.

Dia menambahkan, penghematan ini dapat diraih karena adanya forum pengadaan barang dan jasa yang diikuti para KKKS. Menurut dia, forum ini tidak hanya bermanfaat dalam menghemat waktu dan biaya. Forum terbukti ampuh menumbuh kembangkan pengusaha daerah untuk lebih berpartisipasi pada kegiatan usaha hulu migas.

“Kerjasama antara KKKS, penyedia barang dan jasa, serta perbankan nasional pun meningkat,” katanya.

Saat ini, telah eksis enam forum pengadaan barang dan jasa di seluruh wilayah Indonesia, yakni Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Natuna, dan ONWJ. Dalam waktu dekat akan dibentuk forum serupa untuk wilayah Papua dan Maluku.

(epi/ang)