Pengusaha Mal Mengeluh Selalu Jadi 'Kambing Hitam'

Jakarta - Pembangunan mal yang terus pesat dari tahun ke tahun di kota besar sering kali mendapat kritikan dari banyak pihak, mulai soal tudingan biang kemacetan, menggusur lahan, tempat simbol konsumerisme dan lain-lain.

Katua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan mengatakan, selama ini bisnis pusat belanja atau mal selalu menjadi sasaran empuk untuk menjadi kambing hitam dari berbagai permasalahan yang dialami perkotaan.

Padahal kata dia sektor pusat belanja menjadi sektor yang mampu memutar roda perekonomian, dimana setiap harinya ada triliunan uang masyarakat yang berputar di mal. Selain itu serapan tenaga kerja sektor mal sangat tinggi mulai dari penjaga parkir hingga karyawan toko.

Ridwan mengharapkan beberapa pihak yang mencibir keberadaan mal tidak melihat hanya sisi negatifnya. Mengenai adanya tudingan kalau mal penyebab kemacetan tak semuanya betul, bahkan kata dia itu hanya politisasi saja.

Saat ini dari 69 mal yang adi di Jakarta, lanjut Ridwan, hanya 5% saja yang menyebabkan kemacetan. Selama ini kata dia, mal tidak ada yang buka pada pagi hari, sehingga tak mempengaruhi kemacetan.

"Kalau mal dibatasi maka produksi berkurang. Mal paling gampang sebagai kambing hitam karena beken kayak selebritis. Kalau mal nggak ada, jualannya kemana," kata Ridwan kepada detikFinance, Kamis (12/8/2010).

Dari sisi tenaga kerja, setiap mal rata-rata mampu menyerap 3000-6000 tenaga kerja langsung, tergantung skala malnya. Ini belum dihitung dari mulplier effect dari sektor mal untuk masyarakat sekitarnya seperti ikm, kos-kosan, parkir dan lain-lain.

Ia juga mengatakan sektor mal menjadi simbol berputarnya perekonomian, setiap harinya sektor mal terjadi transaksi miliaran hingga triliunan rupiah.

"Omset setiap satu  mal bisa mencapai Rp 3 miliar per hari, ada yang sampai Rp 10 miliar per hari," katanya.

Mengenai mal yang identik dengan barang impor, hal ini menurutnya keliru karena barang-barang yang dijual di mal juga banyak produk lokal. Barang impor hanya sebagai pelengkap agar ada pilihan bagi pelanggan, hal ini penting agar masyarakat Indonesia kelas atas tak belanja atau menghamburkan uangnya di luar negeri.

"Barang impor atau branding mesti lengkap, kalau nggak orang Indonesia belanja ke luar negeri," katanya.

(hen/ang)