SBY Tak Ingin RI Cuma Jadi Macan Kandang

Jakarta - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan Indonesia harus memiliki daya saing yang tinggi di pentas global, bukan lagi sekedar menjadi macan kandang yang sangar di level lokal saja.

"Dengan landasan yang ada, sudah saatnya indonesia tidak lagi hanya berjalan namun justru harus berjalan lebih cepat dan mulai berlari. Dan sudah saatnya kita bukan menjadi macan kandang, namun menjadi negara yang memiliki daya saing yang tinggi di pentas global," ujar SBY dalam pidato kenegaraan di hadapan DPR RI dan DPD, Jakarta, Senin (16/8/2010).

Untuk itu, Indonesia perlu melompat dari reformasi gelombang I ke reformasi gelombang II. SBY mengakui reformasi gelombang I banyak mengalami hambatan dan kekurangan serta masih menyisakan sejumlah persoalan.

"Semuanya menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Juga menjadi misi sejarah berikutnya," ujarnya.

Ia menegaskan, dengan suksesnya pemilu nasional tahun lalu, kini Indonesia telah masuk ke reformasi gelombang ke 2. Reformasi gelombang 2 ini dikatakannya memiliki aspek ganda, yaitu perubahan dan kesinambungan (change and continuity).

"Tujuan reformasi gelombang ke 2 bukan untuk mengubah haluan, namun untuk mempertegas haluan. Bukan untuk memperlambat, namun justru untuk memacu laju perubahan," jelasnya.

Karena itulah, lanjutnya, dalam program 100 hari kabinet indonesia bersatu jilid 2, Indonesia telah mengidentifikasi berbagai sumbatan (debottlenecking) atas peraturan perundangan yang menghambat.

"Kita benahi kerumitan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan tanah dan tata ruang. Kita benahi di bidang infrastruktur untuk memperbaiki iklim investasi. Kita juga merevisi peraturan perundang-undangan yang dianggap menghambat kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan proyek infrastruktur," jelasnya.

Ia juga menilai Indonesia telah berhasil menyusun arah pembangunan dalam 5 hingga 20 tahun ke depan, yakni dalam RPJMN ke-2 sebagai pedoman pembangunan pada periode 2010-2014. Dalam RPJMN itu, pemerintah menetapkan dengan konkrit berbagai sasaran pembangunan yang ingin dicapai.

"Kita tetapkan sejumlah prioritas nasional mulai dari reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan ketahanan pangan. Kita tetapkan pula prioritas di bidang infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup pengelolaan bencana serta pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik," ujarnya.

"Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kebudayaan dan inovasi teknologi. Selain itu kita tetapkan pula prioritas lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan di bidang ekonomi serta di bidang kesejahteraan rakyat. Karena itulah, untuk mempercepat prioritas ini, saya telah menerbitkan 2 instruksi presiden tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan tentang program pembangunan yang berkeadilan," ujarnya. (dro/dnl)