.webp)
Menurut Presiden, penurunan angka kemiskinan itu akan ditempuh melalui peningkatan program-program berbasis pemberdayaan baik dari sisi jumlah maupun sasarannya. Program-program berbasis pemberdayaan yang sudah dicanangkan pemerintah di tahun 2010 antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
Presiden menjelaskan, peningkatan program itu kita tujukan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, agar makin dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, pemerintah menganggarkan Rp 121,7 triliun untuk belanja modal dalam RAPBN 2011. Angka ini naik Rp 26,6 triliun atau 28 persen dari APBN-P 2010. Ini adalah kenaikan tertinggi, jika dibandingkan dengan kenaikan pada pos-pos belanja lainnya.
Presiden menjelaskan, penekanan pada belanja modal dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas belanja negara. Anggaran belanja modal yang meningkat ini diarahkan untuk menunjang pengembangan serta pembangunan sarana dan prasarana dasar atau infrastruktur.
"Kita ingin membangun lebih banyak infrastruktur, seperti irigasi, transportasi, perumahan, dan sumber daya air. Langkah ini, bersama-sama dengan langkah-langkah untuk memperlancar penyerapan anggaran, kita harapkan dapat mengatasi berbagai hambatan dan sumbatan yang memacetkan pembangunan infrastruktur, dan dapat mengatasi banyaknya keterlambatan dalam proses pembangunan infrastruktur," urainya.
Pemerintah juga berjanji akan memantapkan ketahanan pangan nasional, meningkatkan ketahanan energi nasional, serta menjamin ketersediaan air baku dan pengendalian banjir.
"Kita juga terus membangun jaringan keterhubungan antarwilayah (domestic connectivity) termasuk pembangunan infrastruktur di kawasan Timur Indonesia, daerah perbatasan, daerah terpencil, dan pulau-pulau terluar," urainya.
Menurut Presiden, kelancaran pergerakan manusia, arus barang dan informasi ke seluruh wilayah nusantara sangat penting bagi daya saing ekonomi kita, bagi pemerataan pembangunan dan bagi integrasi ekonomi nasional.
Alokasi anggaran itu juga digunakan untuk melanjutkan berbagai program jaring pengaman sosial yang berpihak pada rakyat miskin (pro-poor). Pada RAPBN tahun 2011, belanja bantuan sosial direncanakan mencapai Rp 61,5 triliun.
Pemerintah juga mengambil kebijakan untuk mengalihkan dana BOS pada Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp 16,8 triliun menjadi transfer ke daerah. Dengan demikian, jumlah belanja bantuan sosial, termasuk yang dialihkan menjadi transfer ke daerah dalam tahun 2011, seluruhnya mencapai Rp78,3 triliun.
"Program perlindungan sosial itu kita titikberatkan pada sektor pendidikan, melalui kesinambungan program BOS; dan sektor kesehatan, melalui program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Di bidang pendidikan, berbagai program perlindungan sosial tersebut, kita harapkan dapat terus meningkatkan kualitas, daya jangkau, dan daya tampung pendidikan kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin," papar presiden.
Di bidang kesehatan, berbagai program perlindungan sosial akan diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin, termasuk pelayanan keluarga berencana.
"Semua program ini merupakan intervensi langsung negara, untuk memastikan agar manfaat pembangunan mengalir, dan tidak hanya menetes, kepada rakyat. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan (growth with equity)," jelas presiden. (hen/qom)
