Pemerintah Siap Tarik Utang Luar Negeri Rp 57,1 Triliun di 2011

Jakarta - Pemerintah berencana untuk menarik utang luar negeri sebesar Rp 57,1 triliun di tahun 2011. Penarikan utang luar negeri ini mencakup rencana penarikan pinjaman proyek sebesar Rp 39,4 triliun, penarikan pinjaman tunai dalam bentuk pinjaman program reguler sebesar Rp 10,2 triliun, dan refinancing modality sebesar Rp 7,5 triliun.

Demikian disampaikan dalam Note Keuangan 2011 yang akan menjadi RAPBN 2011 seperti dikutip detikFinance, Selasa (24/8/2010).

Dalam nota tersebut pemerintah mengatakan, apabila dibandingkan dengan jumlah penarikan utang pada tahun 2009 dan 2010, rencana penarikan utang pada tahun 2011 relatif jauh lebih rendah, karena penurunan rencana penarikan pinjaman program yang cukup signifikan.

Penurunan rencana penarikan pinjaman program ini akibat semakin berkurangnya komitmen yang disediakan lender dan sebagai konsekuensi dari pengendalian besarnya penarikan pinjaman luar negeri yang ditetapkan dalam strategi pengelolaan utang.

Berdasarkan sumbernya, pinjaman program pada tahun 2011 direncanakan berasal dari Bank Dunia, ADB, dan Jepang melalui JICA. Dalam pelaksanaannya, pinjaman program yang berasal dari JICA merupakan co-financing dengan Bank Dunia dan/atau ADB, sehingga memiliki fokus kebijakan yang sama dengan syarat pencairan berupa policy matrix yang sama.

Sebagai kelanjutan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2011 pinjaman tunai dengan skema refinancing modality dari Bank Dunia yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Perdesaan dan Perkotaan akan tetap dilanjutkan. Kebutuhan penyediaan dana untuk refinancing modality pada tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp 7,5 triliun.

Untuk pinjaman kegiatan, rencana penarikan utang pada tahun 2011 dapat dirinci menjadi besaran utang luar negeri yang akan ditarik oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 27,4 triliun dan penerusan pinjaman sebesar Rp 12 triliun.

Dari utang luar negeri yang akan ditarik pada tahun 2011 tersebut, pemerintah akan menggunakan untuk kegiatan Indonesian Vocational Education Strengthening Project (INVEST) sebesar SDR 50,6 juta. Utang ini bersifat pinjaman lunak yang ditandatangani dengan ADB pada tanggal 26 Mei 2008 yang berlaku sampai dengan 30 November 2013. Pelaksana kegiatan ini adalah Kementerian Pendidikan Nasional.

(nia/dnl)