.webp)
Dalam Rapat Paripurna mengenai tanggapan Fraksi terhadap RAPBN 2011 yang diusulkan Presiden SBY pada 16 Agustus 2010 lalu, terdapat beberapa fraksi yang menyoroti rencana kenaikan TDL sebesar 15% pada tahun depan. Bahkan, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Mahyudin dengan tegas menolak rencana tersebut.
"Dalam RAPBN 2011, pemerintah mengurangi subsidi listrik dari Rp 55,1 triliun menjadi Rp 41 triliun. Hal ini akan mengakibatkan kenaikan TDL 15%. Untuk itu, Fraksi Golkar dengan tegas menolak kenaikan TDL tersebut," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenaikan TDL ini akan menambah beban rakyat yang sudah sangat menderita," jelasnya.
Anggota DPR dari Fraksi Keadilan Sejahtera Ecky Awal Mucharam menyatakan masih ada cara lain untuk menutup pengurangan subsidi listrik tersebut.
Caranya dengan mencari bahan bakar baru selain batu bara dan minyak yag harganya sudah semakin mahal, mengurangi tingkat inefisiensi pengadaan barang dan jasa dalam tubuh PLN, dan menurunkan kehilangan daya (Loss).
"Untuk rencana kenaikan TDL sebesar 15% pada tahun depan, PKS memandang masih ada cara lain untuk menutup defisit PLN," jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Anggota DPR dari Fraksi Amanat Nasional Laurens Bahang Dama. Menurutnya, penurunan subsidi pastilah berdampak dengan kenaikan TDL. Namun, hal ini perlu pembahasan lebih lanjut antara pemerintah dengan DPR RI karena ada masih banyak opsi untuk menghindari rencana tersebut.
"Penyelesaian mengenai penurunan subsidi listrik tersebut bisa diselesaikan dengan Kerja keras yaitu dengan percepatan pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawatt tahap 1 dan 2, subtitusi gas, penurunan loss sampai di bawah 9%" pungkasnya.
(nia/ang)
