.webp)
"Kalau mereka mau somasi silakan saja, itu kan hak mereka tapi dasar somasi mereka apa?" kata Presiden Direktur PT NNT Martiono Hadianto dalam acara buka puasa bersama di Morocco House, Menteng, Jakarta, Selasa (24/8/2010).
Martiono juga membantah atas pernyataan pihak Pukuafu yang mengklaim telah memiliki saham NNT sebanyak 51 persen. Padahal berdasarkan catatan perseroan menyebutkan Pukuafu hanya mempunyai 17,8 persen saham.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau benar saham mereka 51 persen, artinya sudah ada RUPS yang menyatakan bahwa saham mereka 51 persen, sudah ada RUPS. Berdasarkan RUPS tersebut, NNT melaporkan kepada menteri, dan menyampaikan kepada BKPM. Begitu BKPM setuju, NNT mencatat saham mereka 51 persen. Tapi masalahnya RUPS-nya tidak ada," tegas Martiono.
Tidak adanya RUPS itu, lanjut dia, maka PT NNT tidak bisa meminta persetujuan dari Menteri ESDM dan juga BKPM.
Terkait rencana PT Pukuafu Indah untuk membeli saham baru 10% yang sedianya akan diterbitkan PT NNT melalui IPO, Martiono juga mempersilakan Pukuafu untuk merealisasikan rencananya.
"Ya silakan saja. Perkara ada yang percaya atau tidak ya itu urusan lain," ungkapnya.
Namun, Martiono sendiri merasa khawatir jika Pukuafu membeli seluruh saham Newmont yang ditawarkan melalui IPO, maka peluang masyarakat untuk menjadi pemegang saham di Newmont akan tertutup.
"Kalau Pukuafu beli semua maka itu sama saja dengan menghilangkan kesempatan masyarakat untuk membeli saham Newmont," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Martiono juga memaparkan alasan-alasan perseroan melakukan IPO. Pertama, dengan penerbitan saham baru, IPO bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat, termasuk individu, termasuk masyarakat yang ada di Sumbawa mempunyai kesempatan untuk membeli saham NNT.
Kedua, dengan IPO perusahaan mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan ekonomi secara luas. Ketiga, IPO akan menyebabkan NNT lebih mudah untuk mencari dana pada saat membutuhkan dana yang besar.
"Kalau menjadi perusahaan tertutup maka pada saat kita butuh dana besar itu akan susah," ujarnya.
Martiono berencana akan mengirim surat permintaan izin pelaksanaan IPO kepada Menteri ESDM usai divestasi selesai dilakukan.
"Surat ke Menteri pada saatnya akan diajukan. Janjinya divestasi akan selesai dulu. Kita tunggu dulu, kalau saya sampaikan sekarang saya salah lagi, pesan dari Gubernur NTT, IPO bisa dilaksanakan setelah divestasi," tambahnya.
(epi/dnl)
