Pemberian BLT Hanya Akal-akalan Pemerintah Hapus Subsidi Elpiji

Jakarta - Rencana pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sebagai pengganti subsidi elpiji 3 kg dinilai hanya akal-akalan untuk menghapus subsidi pada elpiji 3 kg. Sehingga ke depan subsidi elpiji bisa dihapuskan.

"Walaupun pemerintah tetap akan menanggung besaran kenaikan harga elpiji 3 Kg dengan memberi BLT, namun hal ini mampu memberi kemudahan bagi pemerintah untuk sewaktu-waktu mencabut BLT yang berarti menghapus subsidi," ujar Direktur Eksekutif Pusat Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano saat dihubungi detikFinance, Jumat (27/8/2010).

Sofyano memaparkan, dari program konversi mitan ke elpiji, pada dasarnya pemerintah telah memperoleh keuntungan yang cukup besar yakni sekitar Rp 21 triliun per tahun.

"Dalam mengurangi beban Pemerintah terhadap subsidi BBM dan elpiji, naifnya Pemerintah justru lebih memilih membuat kebijakan yang menyentuh kepentingan rakyat kecil yakni pengguna elpiji tetapi pemerintah tidak berkuasa untuk melakukan hal yang sama terhadap pengguna BBM pada kendaraan bermotor," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Refor-Miner Institute Priagung Rakhmanto meminta pemerintah untuk memperbaiki kualitas tabung dan aksesoris elpiji 3 kg, sebelum memutuskan menaikkan harga elpiji bersubsidi tersebut.

"Sebaiknya pemerintah jangan kutak-katik masalah harga dululah. Ini belum ada jaminan kualitas tabung dan aksesoris sudah diperbaiki kok sudah langsung mau naikin harga, meskipun mungkin ada BLT-nya," ujar Priagung.

Menurut dia, pemerintah lebih baik menyelesaikan dulu penarikan serta penggantian tabung dan aksesoris yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI).

Setelah itu, lanjut dia, pemerintah memonitor dan mengevaluasi apakah masih akan terjadi ledakan-ledakan juga.

Kalau ternyata tidak, maka hal itu menunjukkan ledakan-ledakan tersebut terjadi bukan karena adanya kegiatan pengoplosan elpiji 3 kg, namun itu karena lemahnya pengawasan kualitas dan standar pengawasan.

"Jadi, supaya masalah ini juga tidak kabur dan teridentifikasi penyebab utamanya," jelasnya.

Anggota Komisi VII DPR, HM. Romahurmuziy berpendapat pemberian subsidi terhadap elpiji 3 kg tidak diberikan dalam bentuk BLT, namun pemberian aksesoris secara gratis dan berkala.

Berdasarkan perhitungannya, jika selisih harga elpiji 3 kg dengan harga elpiji 12 kg sebesar Rp 1.250 per kg maka dalam setahun berarti sebesar Rp 195.000. Angka ini cukup untuk penggantian aksesoris.

"Ini lebih menyehatkan mental masyarakat, dan memastikan meningkatnya keamanan pengguna," paparnya.

Namun jika pemerintah berkeras memberikan BLT,  maka pemerintah harus menyiapkan beberapa hal agar kenaikan harga tersebut tidak menyulitkan masyarakat penerima elpiji 3 kg.

Langkah-langkah tersebut yaitu memastikan tidak ada satu pun warga penerima elpiji 3 kg yang terlewatkan menerima BLT, memastikan jalur distribusi elpiji 50 kg diawasi secara ketat agar tidak terjadi rembesan atau pengoplosan dari elpiji tabung 3 kg atau elpiji tabung 12 kg ke elpiji 50 kg.

(epi/dnl)