Pemerintah Kasih Deadline Sebulan Buat PTTEP Australia

Jakarta - Pemerintah memberikan batas waktu hingga 26 September 2010 kepada operator ladang minyak Montara milik PTTEP Australia untuk melakukan verifikasi terkait tuntutan yang diajukan Indonesia.

Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengatakan tuntutan pemerintah terkait tumpahan minyak Montara di laut Timor yakni sebesar Rp 22 triliun.

"Ya namanya perusahaan kan biasa sering berkelit supaya tidak ganti rugi. Tapi prinsipnya dia harus ganti rugi sebab kita punya fakta bahwa laut kita tercemar dan masyarakat kita di daerah dirugikan. Menurut mereka kan tuntutan kita cukup besar, yakni Rp 22 triliun lebih silakan kalau mau verifikasi," papar Freddy di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Wahidin, Selasa (31/08/2010).

Menurut Freddy saat ini Montara sedang mempelajari tuntutan dan melakukan verifikasi. "Kita berikan batas waktu sampai satu bulan. Tepatnya 26 September 2010," jelas Freddy.

Freddy menegaskan, jika masih dipermasalahkan bahkan tidak di ganti maka pemerintah akan membawa permasalahan ini ke Internasional Court atau pengadilan internasional.

"Di sini kita dirugikan kok. Kenapa kita takut. Dia harus ganti rugi, tidak ada alasan. Laut kita tercemar. Kita dirugikan jadi kalau dia mengarah ke sana (international court), kita juga akan usaha," katanya.

Lebih lanjut Freddy mengatakan, sulitnya prosedur ganti rugi yang diajukan oleh pemerintah dikarenakan perusahaan asuransi PTTEP.

"Yang berulah kan sebenarnya insurance company. Kalau perusahaannya sebenarnya tidak ada masalah. Insurance company kan biasalah, kalian juga tahulah bagaimana caranya jangan keluar uang kan," paparnya.

Namun, sambung Freddy pemerintah Indonesia akan membuka diri untuk mempersilakan adanya tim yang melakukan verifikasi.

"Ya silakan mereka turun ke lapangan untuk ngecek verifikasi.  Kita persilakan, karena memang secara internasional kita harus buka diri," tukasnya.
(dru/dnl)