Incar Rp 340 Miliar, Pemerintah Lego Saham di 3 BUMN

Incar Rp 340 Miliar, Pemerintah Lego Saham di 3 BUMN

Angga Aliya ZRF - detikFinance
Senin, 06 Sep 2010 16:54 WIB
Jakarta - Pemerintah akan melepas seluruh kepemilikan saham di 3 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui mekanisme strategic sales di tahun 2011. Dari penjualan saham ketiganya pemerintah berharap bisa meraup dana sebanyak Rp 340 miliar.

Menurut Sekretaris Kementerian BUMN M. Said Didu, tiga perusahaan pelat merah itu antara lain PT Cambrics Primissima, PT Kertas Padalarang, dan PT Sarana Karya.

"Nanti dananya masuk ke kas pemerintah," katanya di Komisi VI DPR, Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2010).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Said, dua di antara BUMN itu sudah ada yang menawar, seperti PT Cambrics Primissima akan dibeli oleh Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) dan Kertas Padalarang oleh Perum Peruri. Sementara untuk Sarana Karya masih akan ditawarkan ke beberapa pihak.

"Kalau Sarana Karya itu (PT) Timah pernah nawar, nanti juga kita tawarkan ke beberapa perusahaan," ujarnya.

Ia mengatakan, rencana pelepasan saham itu telah mendapat arahan dari Komite Privatisasi (No.KEP-08/M.EKON/02/2010 tanggal 1 Februari 2010) dan rekomendasi dari Menkeu (No.83/ MK.06/2010 tanggal 22 Februari 2010).

Pelaksanaannya tinggal mendapat persetujuan DPR RI, proses penerbitan PP dan pembentukan tim lalu seleksi dan penetapan lembaga/profesi penunjang.

Selain privatisasi 3 BUMN itu, Kementerian BUMN juga akan melakukan privatisasi terhadap 3 PT Perkebunan Nusantara (PTPN), yaitu III, IV, dan VII. Ketiganya akan melepas saham melalui penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO)

Privatisasi ketiganya ini sempat tertunda karena terlebih dahulu akan dilakukan restrukturisasi sektoral melalui pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN Perkebunan yang merupakan pelaksanaan dari Inpres No. 1 Tahun 2010 terkait dengan Rightsizing 33 BUMN

Menurut Said, rencana privatisasi 3 BUMN perkebunan ini sudah disampaikan kepada DPR untuk dapat dijadwalkan pembasahan dan konsultasi bersama dewan.

(ang/dnl)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads