BPN: RUU Pengadaan Tanah Berantas Aksi Spekulan

Jakarta - Pemerintah tengah memfinalisasi RUU Pengadaan tanah, yang akan diserahkan kepada DPR pada akhir September ini. Salah satu tujuan RUU ini adalah memberantas aksi spekulan tanah yang seringkali merugikan investor.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto mengatakan, ada 5 prinsip yang menjadi pegangan pemerintah dalam pembuatan RUU Pengadaan Tanah ini.

"Substansi RUU ini akan difinalisasi akhir bulan. Tetapi hari ini yang bisa saya sampaikan kesepakatan-kesepakatan, schedule kita untuk menyelesaikan ini dan pembahasan. Termasuk kita sudah berbicara dengan stakeholder yang ada sekarang ini," tuturnya saat ditemui di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (6/9/2010).

Joyo mengatakan, prinsip pertama yang dipegang dalam penyusunan RUU tersebut adalah pengadaan tanah harus bisa dijalankan oleh karena itu memang domain publik. Kedua hak masyarakat harus dijamin tetapi hak masyarakat harus genuine.

"Karena itu ada prinsip yang ketiga, yang diminta bahwa spekulasi atas tanah dalam pengadaan tanah diminimalkan. Keempat, prinsipnya adalah best practices dari pelaksanaan pengadaan tanah di negara-negara lain yang suitable dengan Indonesia bisa diadopsi, termasuk kelembagaannya. karena dulu kan kelembagannya banyak sekarang ini kelembagannya tunggal ya lembaga pertanahan," paparnya.

Ditegaskan Joyo dengan RUU ini maka praktik-praktik calo tanah akan dihapus. Sehingga investasi akan menjadi lebih pasti di Indonesia khususnya di bidang infrastruktur.
(dnl/qom)