Pengusaha Dukung Pusat Pemerintahan Hijrah dari Jakarta

Jakarta - Rencana jangka panjang pemerintah untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke wilayah lain banyak mendapat dukungan dari kalangan pengusaha.

Selain menjadi salah satu solusi kemacetan di ibukota Jakarta, pemindahan pusat pemerintahan akan kondusif bagi dunia bisnis.

"Pemindahan pusat pemerintahan dan pusat dagang atau manufaktur di Jakarta atau sekitarnya saya dukung supaya ekonomi tidak menumpu di Jakarta dan sekitarnya," kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa kepada detikFinance, Selasa (7/9/2010).

Erwin mengungkapkan rencana pemindahan pusat pemerintahan ke wilayah lain tak terlepas dari masalah kemacetan jalan yang sudah memprihatinkan di Jakarta.

Dikatakannya mengatasi kemacetan Jakarta perlu terobosan jangka pendek, menengah, dan panjang.

Upaya Jangka pendek yang harus dilakukan adalah pembatasan jumlah kendaraan yang melintasi jalur utama seperti Jalan Sudirman dengan menggunakan ERP atau pembatasan umur kendaraan atau pembatasan penjualan kendaraan khususnya roda dua.

Sementara untuk jangka menengah perbaikan transportasi massal di antaranya menyelesaikan monorail dan subway.

"Jangka panjang memindahkan pusat pemerintahan atau memindahkan sebagian manufakturing di Jawa hususnya Jabodetabek ke luar Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi, atau Sumatera tentunya dengan insentif fiskal seperti pembebasan pajak atau pengurangan PPN atau PPh," katanya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Kadin Sandiaga S. Uno saat dihubungi terpisah menyatakan dukungannya terkait rencana ini. Pemindahahan pusat pemerintahan ke wilayah lain menjadi peluang-peluang baru bagi bisnis.

"Pengusaha pasti mendukung karen dalam pemindahan pusat pemerintahan pasti banyak peluang usaha, dari pembebasan lahan sampai konstruksi gedung, juga pemanfaatan aset lama pemerintah," jelas Sandi. (hen/dnl)