Pemerintah Kaji Suntik Modal PPA Minimal Rp 1 Triliun di 2011

Jakarta - Kementerian BUMN tengah mengkaji kemungkinan menyuntikkan modal ke PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) minimal sebesar Rp 1 triliun di 2011. Kajian ini dilakukan guna mengantisipasi kebutuhan modal PPA dalam rangka membenahi sejumlah BUMN tahun depan.

"Saya perkirakan minimal harus masuk Rp 1 triliun ke PPA di 2011," ujar Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu di kantornya, Rabu (8/9/2010).

Said mengatakan, PPA tengah dalam proses membenahi sejumlah BUMN sakit seperti PT PAL, PT Balai Pustaka, PT Djakarta Lloyd. PT Semen Kupang, PT Kertas Kraft Aceh (KKA), PT Waskita Karya, PT Industri Gelas (Iglas), PT Hotel Indonesia Natour, PT Industri Kapal Indonesia dan sebagainya.

Total jumlah BUMN yang harus disehatkan PPA di 2011 ada sebanyak 16 BUMN. Pembenahan ini tentu membutuhkan modal.

"Dalam rangka membenahi masalah-masalah BUMN, menurut saya ada 2 kemungkinan yakni BUMN yang dibantu tidak sehat dan yang membantu akan jatuh sakit. Orang sakit menolong orang sakit kan lucu. Saran kami memang ditambahkan lagi biar tidak susah," jelasnya.

Oleh sebab itu, lanjut Said, kementerian BUMN tengah mengkaji nilai yang akan dikucurkan ke PPA tahun depan, terutama dalam kaitannya dengan kebutuhan anggaran dalam APBN.

"Karena tahun ini tidak ada, 2011 kan belum ada. Nah seharusnya dikasihlah Rp 1 triliun, tapi belum masuk APBN, maka harus ditambahkan," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah sudah mengucurkan Rp 1,5 triliun ke PPA untuk membenahi 16 BUMN tersebut. Namun menurut Direktur Utama PPA Boyke Mukijat, nilai tersebut diperkirakan tidak mencukupi.

PPA sudah menyuntik dana sebesar Rp 260 miliar untuk PT Merpati Nusantara Airlines. Kemudian, PPA fokus menyehatkan Waskita Karya dengan menyuntikan dana sebanyak Rp 475 miliar dan KKA sekira Rp 125 miliar.

Untuk itu, PPA juga mengkaji kemungkinan menerbitkan obligasi senilai Rp 1 triliun sembari menunggu persetujuan pemerintah atas penambahan modal. Rupanya, kementerian BUMN cenderung memilih menambah suntikan modal ke PPA minimal Rp 1 triliun sebagaimana diungkapkan Said.

 

 

(dro/dro)