BPH Migas Usut Penyelundupan BBM Bersubsidi di Daerah

Jakarta - Kecurigaan akan adanya penyelundupan BBM bersubsidi ditindaklanjuti oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai pengatur distribusi BBM bersubsidi dengan penyelidikan di daerah-daerah.

Demikian disampaikan oleh Kepala BPH Migas Tubagus Haryono kepada detikFinance, Selasa (14/9/2010).

"Kita memang sedang melakukan penelitian di daerah-daerah tertentu. Tapi itu (penyelundupan) belum terbukti. Mengenai daerahnya, kita belum bisa menyampaikannya," tutur Tubagus.

Di tempat terpisah, Dirjen Migas Evita Legowo mengatakan tugas pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi termasuk penyelundupan memang berada di tangan BPH Migas. Evita mengakui selama ini pengucuran dana subsidi BBM selalu tidak tepat sasaran.

"Kalau penyelundupan itu ada di BPH Migas. Namun yang jelas bahwa BBM bersubsidi tidak tepat sasaran," tegas Evita.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Harry Azhar Azis mengungkapkan kecurigaannya akan adanya penyelundupan BBM. Ini disebabkan karena tingkat konsumsi BBM bersubsidi yang selalu melewati kuota yang ditetapkan APBN. Padahal hal itu melanggar UU APBN.

Saat ini kuota konsumsi BBM bersubsidi adalah 36,5 juta KL, namun pemerintah memperkirakan kuota tersebut akan melebihi batas. Implikasinya, maka anggaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah akan semakin membesar.
(dnl/qom)