BKF Bakal Jadi Pembuat Aturan Perpajakan

Jakarta - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan bakal menjadi badan pembuat aturan perpajakan. Selama ini, aturan perpajakan masih disusun oleh Ditjen Pajak dan rencananya akan segera dialihkan ke BKF.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pajak Mochammad Tjiptardjo saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (14/9/2010).

Menurut Tjiptardjo, pemisahan fungsi pembuat aturan perpajakan itu dilakukan karena Ditjen Pajak yang selama ini selain mengumpulkan penerimaan negara juga memiliki fungsi membuat kebijakan mengenai penerimaan negara dari sektor pajak.

"Konsepnya cuma pemisahan fungsi policy-nya, dipisah masuk BKF, pajak eksekutornya. Pembuat regulasinya BKF. Tapi kalau aturan menyangkut pegawai, aturan pekerjaan masih kita. Kalau policy dalam fungsi regulasi. Misalkan untuk mengatur bagaimana cara memeriksa, mengawasi, itu kita dan teknis itu kita, tapi kalau policy itu BKF," urainya.

Ditambahkannya, pemisahan tersebut ditujukan agar Ditjen Pajak fokus memburu wajib pajak. Proses pemisahan tersebut masih dalam persiapan dan diperkirakan tidak akan terlalu lama.

Rencananya, pemisahan tersebut tidak mengubah struktur keorganisasian Ditjen Pajak sehingga prosesnya bisa singkat. Hanya saja ada beberapa pegawai eselon II Ditjen Pajak yang selama ini mengurusi kebijakan mengenai pajak akan dipindahkan ke BKF.

"Masih dalam persiapan masih harus diatur bersama Menpan. Secepatnya lah. Gak mengubah fungsi Ditjen Pajak. Berarti ada yang pajak yang dipindah ke BKF. Berapanya kan belum dipindah ke situ. Beda dulu usulan DPR yang minta dipisahkan dulu eselon satu dijadikan badan. (Rencana) ini tidak begitu, itu kan nggak mengubah struktur. Jadi eselon II yang mengatur policy, ini yg pindah," ujarnya.

Menurut Tjiptardjo, pemindahan fungsi tersebut terkait dengan fungsi Ditjen Pajak yang selama ini overlap. Dengan begitu, Ditjen Pajak lebih fokus untuk mengejar penerimaan negara dari sektor pajak.

"Untuk mempertajam fungsinya saja, tidak overlap. Orang berpendapat yang mengatur policy dipisah dengan yang menjalankan. semakin hari beban tugas berat, banyak ya, ya supaya terkoordinasi dengan baik. Kalau organisasi itu kayak model dulu, musim ini pakai ini, disesuaikan. Jadi, kita juga fokus memburu wajib pajak," papar Tjiptardjo.

(nia/qom)