Pemerintah Lunasi Utang dengan Utang

Jakarta - Pemerintah ternyata menggunakan utang baru untuk menutupi utang jatuh tempo yang nilainya cukup besar. Pola refinancing ini dilakukan karena pemerintah tak sanggup membayar utang jatuh tempo.

Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto mengatakan, pada periode Januari-Agustus 2010 utang pemerintah bertambah Rp 65,53 triliun menjadi Rp 1.654,19 triliun. Penambahan utang tersebut dilakukan untuk membayar utang-utang jatuh tempo dengan utang baru yang lebih murah.

"Kalau gross utang meningkat kan wajar. Kan kita melakukan refinancing utang yang jatuh tempo pada saat profil makro (utang) tinggi karena utang-utang lama yang jatuh tempo," ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu (15/9/2010).

"Yang kedua nominal defisit kan besar karena PDB naik. Tapi karena kebutuhan refinancing, jadi gross datanya atau tambahananya sekitar itu. Jadi bukan karena ada tambahan yang baru. Karena utang dalam bentuk PLN (pinjaman luar negeri) jumlahnya hampir sama. Jadi kan itu nggak ada tambahan," tandasnya.

Utang pemerintah Indonesia periode Januari-Agustus 2010 tercatat sebesar Rp 1.654,19 triliun. Angka itu bertambah Rp 63,53 triliun dari posisi akhir tahun 2009 yang sebesar Rp 1.590,66 triliun. Angka ini juga meningkat dibanding akhir Juli 2010 yang sebesar Rp 1.625,63 triliun.

Jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah mencapai US$ 182,97 miliar, bertambah US$ 13,75 miliar dari jumlah di akhir 2009 yang sebesar US$ 169,22 miliar.

Utang tersebut terdiri dari pinjaman US$ 65,53 miliar dan surat berharga US$ 117,43 miliar. Dengan menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp 6.253,79 triliun, maka rasio utang Indonesia tercatat sebesar 26%.

(nia/dnl)