Jatah Premium dan Solar Bakal Habis Awal November

Jakarta - PT Pertamina (Persero) memperkirakan jatah BBM bersubsidi yaitu premium dan solar sebesar 32,628 juta kiloliter (KL) akan habis pada awal November mendatang. Saat ini pemerintah menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasinya.

"Kita ketahui berdasarkan informasi dari Pertamina kalau kita tidak melakukan sesuatu maka dikhawatirkan awal November ini BBM bersubsidi akan habis," ujar Kepala Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas), Tubagus Haryono usai acara halal bihalal di Kantor BPH Migas, Jalan Kapten Tendean, Jakarta, Jumat (17/9/2010).

Untuk itu, lanjut Tubagus, pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai cara untuk menekan lonjakan konsumsi BBM bersubsidi di masyarakat. Pembatasan tidak hanya dilakukan dari sisi pasokan, tapi juga dari sisi konsumsi.

Untuk membatasi penjualan BBM bersubsidi yaitu solar dan premium di kawasan-kawasan elit di Indonesia, pemerintah menugaskan Pertamina untuk mengurangi jumlah dispenser premium dan solar yang ada di kawasan itu, kemudian menggantinya dengan dispenser BBM non subsidi.

Rencananya kebijakan ini akan diterapkan mulai akhir September.

"Itu diterapkan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Mungkin awal-awalnya akan diterapkan di Jakarta," jelasnya.

Sementara dari sisi konsumsi, pemerintah saat ini tengah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No.55/2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Negeri.

Dengan merevisi Perpres tersebut maka kriteria mengenai siapa saja yang boleh dan tidak boleh mengkonsumsi BBM bersubsidi akan diubah.

Revisi Perpres ini nantinya akan digunakan sebagai payung hukum pembatasan konsumsi BBM bersubsidi bagi pengguna mobil yang diproduksi tahun 2005 ke atas.

"Selain payung hukum, Pertamina juga harus menyiapkan infrastruktur peralatannya. Misalnya, alat deteksinya apakah akan menggunakan stiker atau chip atau seperti apa, itu yang sedang kami bahas dengan Ditjen Migas, Ditlantas, dan Gaikindo dan berbagai pihak yang terkait. Jadi ini butuh waktu untuk persiapannya," jelasnya.

Selain dapat menghemat konsumsi BBM bersubsidi pada transportasi darat, lanjut tubagus, revisi Perpres ini juga memungkinkan adanya penghematan penggunaan BBM bersubsidi dari transportasi laut.

Seperti diketahui, dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa semua kapal yang berbendera Indonesia boleh menggunakan BBM bersubsidi. Sementara ada azas cabotage yang memerintahkan seluruh kapal yang beroperasi di Indonesia wajib berbendera Indonesia.

"Akibatnya semuanya harus memperoleh BBM subsidi dan itu diperhitungkan akan menambah beban BBM Subsidi sebesar 1,5 juta KL. Nah oleh karena itulah, ini perlu penyempurnaan apakah nanti special kargo yang diberi atau nelayan saja," katanya.

Sejumlah langkah antisipasi itu harus dilakukan karena hingga bulan Juli saja, rata-rata realisasi konsumsi tiga jenis BBM bersubsidi yang sudah disalurkan mencapai 21,83 juta kiloliter atau 59,8% dari kuota BBM bersubsidi yang sudah ditetapkan dalam APBN-P 2010 sebesar 36,5 juta kiloliter (KL).

Berdasarkan catatan BPH Migas, sepanjang Januari-Juli 2010, volume Premium yang terjual mencapai 13 juta kiloliter (KL) atau 60,65% dari kuota APBN-P 2010 yang dipatok di level 21,434 juta KL.

Sementara untuk solar telah terjual sebanyak 7,38 juta KL atau 65,92% dari kuota 11,194 juta KL. Sedangkan, konsumsi kerosine (minyak tanah) mencapai 1,45 juta kiloliter atau sekitar 38,15% dari kuota 3,8 juta KL minyak tanah yang ditetapkan dalam APBN-P 2010.

"Kalau kita tidak melakukan sesuatu nanti dikhawatirkan akan habis," tambahnya.

(epi/dnl)