Pembatasan BBM Batal, APBN Belum akan Jebol

Jakarta - Anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2010 tidak akan jebol jika pembatasan konsumsi BBM bersubsidi batal diterapkan pada tahun ini.

"Kalau ini ditunda dan realisasi konsumsi BBM over kuota, APBN-P 2010 masih sanggup
menopangnya," ujar Direktur Eksekutif Refor-Miner Institute, Pri Agung Rakhmanto
saat berbincang dengan detikFinance, Senin (20/9/2010).

Ia memperkirakan, jika penundaan tersebut membuat realisasi konsumsi BBM bersubsidi
mencapai 38,6 juta KL dari kuota BBM bersubsidi dalam APBN-P 2010 sebesar 36,5 juta
KL, maka pemerintah harus menutupi sekitar Rp 2 triliun untuk setiap 1 juta KL kelebihannya.

Menurut dia, APBN-P masih dapat menutupi itu karena hingga kini realisasi rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price) hanya sebesar US$ 77 per barel, lebih rendah dari asumsi APBN-2010 di level US$ 80 per barel.

"Kalau anggaran subsidi BBM harus menombok sekitar Rp 4-4,5 triliun saja, itu bisa ditutupi dari sana. Belum lagi kurs rupiah juga terus menguat," katanya.

Pri Agung menilai pelaksanaan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi memang tidak mungkin diterapkan pada tahun ini, karena masih belum matang dan dikhawatirkan malah akan menjadi masalah baru di kemudian hari.

Apalagi, imbuh Pri Agung, hingga saat ini ketersediaan pasokan BBM non subsidi masih belum siap dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, lanjut dia, jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang menjual BBM non subsidi juga masih sangat sedikit, sehingga dikhawatirkan kalau ini diterapkan maka pasokannya tidak terjamin.

"Saat ini total pasokan BBM non subsidi masih 5-7% dari pasokan BBM secara nasional. Sehingga kalau Pertamina harus mengkonversi infrastruktur BBM subsidi ke non subsidi itukan butuh waktu," jelasnya.

Seperti diketahui, pemerintah saat ini tengah menggodok rencana untuk membatasi konsumsi BBM bersubdisi. Pemerintah merasa langkah ini mendesak untuk diterapkan karena jika tidak konsumsi BBM bersubsidi bisa membengkak hingga 38,6 juta KL dan pemerintah harus menombok anggaran subsidi untuk BBM.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat jumlah BBM bersubsidi jenis premium yang dijual Pertamina telah mencapai 14.948.798 kiloliter (KL) hingga Agustus 2010. Angka tersebut sudah mencapai 69% dari kuota premium yang sudah ditetapkan dalam APBN-P 2010 sebesar 21.433.664 KL.

Sementara untuk solar mencapai 8.515.732 KL atau 76,07% dari kuota dalam APBN-P 2010 yang dipatok di level 11.194.175 KL. Pemerintah sendiri memperkirakan jatah premium dan solar akan habis pada awal November 2010.

(epi/qom)