Pengusaha Tagih Janji Pemerintah Soal Insentif Hilirisasi Industri

Jakarta - Bursa calon Ketua Umum Kadin kian ramai, beberapa pandangan para calon terhadap sektor riil dan industri beragam. Termasuk mengenai rencana pemerintah melakukan kebijakan insentif bagi pengembangan industri hilir seperti sawit, kakao dan lainnya.

Menteri Perindustrian MS Hidayat dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo berencana akan memfinalisasi kebijakan ini paling tidak akhir September 2010.

"Hilirisasi butuh insentif fiskal dan non fiskal, tax allowance sampai tax holiday. Perijinan dan kepastian-kepastian. Negara lain sudah berikan fasilitas yang sama," kata Wakil Ketua Umum Kadin Sandiaga Uno kepada detikFinance, Senin (20/9/2010).

Sandi menuturkan insentif industri hilir  menjadi hal penting dalam memajukan industri dan menggerakan perekonomian nasional terutama dari sisi peran swasta. Mengingat ekonomi Indonesia yang mencapai Rp 7000 trilliun (PDB) hanya Rp 1000 trilliun lebih yang digerakan  oleh pemerintah.

"Secara total porsinya dunia usaha (diwakili Kadin)  lebih dari 85%. Pemerintah-Kadin harus sinergi dalam menggerakkan roda perekonomian yang setara, inklusif dan  sustainable," katanya.

Sandi yang menjadi calon Ketum Kadin berpendapat agar Kadin harus terlibat aktif dan menjadi mitra utama pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi nasional baik dari sisi regulasi maupun berbagai kebijakan yang terkait dunia usaha.

"Ini bukan hanya di tingkat pusat, di daerah, yaitu Kadin daerah juga harus menjadi mitra utama pemerintah daerah sehingga  berbagai peraturan yang dikeluarkan mendukung pengembangan iklim investasi yang kondusif baik di pusat maupun daerah,” katanya.

Dikatakan Sandi, Kadin tidak boleh hanya menjadi pemadam kebakaran, artinya ketika suatu kebijakan yang dinilai akan merugikan dunia usaha harus ditolak. Kadin perlu terlibat secara proaktif merumuskan kebijakan dunia usaha bersama pemerintah untuk masa yang akan datang dalam jangka panjang.

Sementara itu Suryo B. Sulisto salah satu calon Ketum Kadin lainnya yang kini menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Kadin menuturkan bahwa kebijakan industri oleh pemerintah saat ini belum optimal. Setidaknya dapat ditandai masih tingginya importasi produk hilir di Indonesia.

"Belum optimal, ini yang harus kita Bantu agar pemerintah menata ulang strategi pengembangan industri kedepannya. Prioritas harus diberikan untuk mendorong subtitusi impor," katanya.

Suryo berpendapat, pemerintah harus melihat sektor industri apa saja yang bisa ditekan impornya. Sehingga proses penciptaan nilai tambah akan lebih banyak terjadi di dalam negeri dan meningkatkan ekspor.

"Insentif fiskal  saya kira bagus-bagus saja, petro kimia kita impor. Itu yang seperti saya katakan, kita harus mengambil sikap yang pro aktif di dalam upaya untuk mengurangi impor," katanya saat dihubungi terpisah.

Upaya mengurangi impor juga, lanjut Suryo, bisa dilakukan pada sektor pangan seperti gula, kedelai. Saat ini beberapa investor lokal di Sulawesi Tengah tengah menjajaki pengembangan lahan dan industri gula dan kedelai.

"Untuk antisipasi impor kedelai sebesar 2-3 juta ton setiap tahun. Pemerintah harus komitmen untuk produksi dalam negeri," katanya.


 

 

(hen/dro)