Anggota Komisi XI DPR-RI Maruarar Sirait mengungkapkan perlunya dilakukan reformasi total di seluruh kementerian dan lembaga negara untuk memperbaiki citra Indonesia di mata internasional.
"Kalau saya pikir dari dulu itu memang malu dan kecewa tetapi seharusnya sudah jadi acuan untuk membuat langkah-langkah progresif," ujar Maruarar ketika berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Senin (20/09/2010).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maka diperlukan reformasi birokrasi total agar kepercayaan publik yang saat ini kurang baik dapat kembali hingga terlihat juga di mata internasional," jelasnya.
Ia mengatakan, pengawasan publik haruslah menjadi landasan yang kuat, di samping adanya pengawasan dari aparat hukum. Selain itu, dalam melakukan reformasi tersebut, Maruarar menyatakan diperlukannya kesadaran dari dalam diri setiap orang yang duduk di lembaga tersebut.
"Selain regulasi, harusnya dari titik rekruitmen dibenahi. Sehingga reward dan punishment jelas tertulis di awal masa jabatan," katanya.
Sebagai contoh, lanjut Maruarar kasus Gayus Tambunan di Ditjen Pajak yang sangat merusak reformasi birokrasi Kementerian Keuangan. Namun, dengan upaya perbaikan serta diiringi dengan pencapaian target penerimaan pajak maka kasus seperti Gayus, menurut Maruarar akan tertutup.
"Jadi tidak semuanya jelek, harus ada pencapaian yang lebih," katanya.
"Semua sudah tahu persoalannya, yakni korupsi oleh sebab itu what next adalah membenahi dari akarnya sehingga lembaga internasional seperti IMF diharapkan tidak lagi merilis hal seperti korupsi yang merajalela lagi," imbuh Maruarar.
(dru/dnl)











































