“Lebih baik pemerintah dan badan pelaksana kegiatan hilir minyak dan gas bumi (BPH Migas) ambil jalan yang sederhana dan lebih murah. Dengan menyesuaikan harga BBM bersubsidi bertahap misalnya Rp 300 per liter,” ujar Ketua Umum Hiswana Migas, Eri Purnomohadi saat berbincang dengan detikFinance di Kantornya, Jalan Dharmawangsa X, Jakarta, Selasa (21/9/2010).
Menurut dia, kenaikan harga BBM bersubsidi dinilai lebih mudah diterapkan dibandingkan melaksanakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi yang membutuhkan banyak persiapan yang cukup rumit.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kalau dinaikkan kan tidak perlu persiapan yang ribet. Lagipula investasi yang dikeluarkan pengusaha takutnya mubazir, karena belum tentu kalau ini pembatasan ini diterapkan omsetnya tinggi,” paparnya.
Lagipula. lanjut dia, jika pemerintah tidak berani menaikkan harga BBM bersubsidi maka anggaran subsidi dalam APBN setiap tahun akan terus membengkak seiring dengan peningkatan konsumsi BBM, sebagai akibat dampak dari pertumbuhan jumlah kendaraaan bermotor.
"Lalu subsidinya dialihkan untuk memperbaiki transportasi umum," katanya.
Namun, Eri sendiri merasa pesismis pemerintah akan berani mengambil kebijakan ini. “Pemerintah mungkin alergi dengan kenaikan harga BBM,” tambahnya.
(epi/ang)











































