DPR Nilai Indikator Orang Miskin Tak Relevan

Jakarta - Komisi XI DPR menilai indikator kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini hanya angka-angka politik yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Keadilan Sejahtera Andi Rahmat menegaskan sudah saatnya ada pola baru yang diperkenalkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan di Tanah Air. Termasuk memperbaharui indikator penilai orang miskin yang saat ini dinilai sudah tidak lagi relevan.

"Model kalori sudah kami minta perbaiki sejak lama. Nominal garis kemiskinan Rp 5.000 (per orang per hari) itu angka politik yang kalau digeser naik ke Rp 7.000 akan makin banyak orang miskinnya. Kami usulkan itu dinaikan jangan Rp 150.000 (per orang per bulan) lagi," ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9/2010).

Andi menilai elastisitas pertumbuhan ekonomi atau konsumsi per kapita terhadap pengurangan kemiskinan berbeda-beda di setiap daerah. Ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan sejumlah daerah secara konsisten selalu masuk dalam daerah miskin hingga kini.

"Di wilayah timur Indonesia misalnya, itu konsisten juga miskinnya. Kita bicara jurang kemiskinan antara si kaya dan si miskin," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala BPS Rusman Heriawan mengatakan, standard kemiskinan Indonesia adalah sebesar Rp 211.000/bulan/orang di mana pemenuhan untuk makanan sebesar Rp 155.615/bulan dan Non Makanan Rp 56.000/bulan.

"Jadi bahan pokok itu kecukupan gizi sebanyak 2.100 kalori per hari atau senilai Rp 5.000 per hari atau Rp 155.615 per bulan. Kedua, kebutuhan non makanan, seperti kesehatan, pendidikan, transportasi," ujar Rusman.

(nia/dnl)