Anggota Komisi VII DPR Daryatmo Mardi meminta pemerintah untuk menghitung kembali usulan kuota BBM bersubsidi dalam nota keuangan tahun 2011 sebesar 36,77 juta kiloliter (KL) agar realisasi konsumsi BBM yang melebihi kuota seperti tahun ini tidak kembali terjadi.
"Saya harap angka 36,77 juta KL ini bisa dinaikkan dan jangan lagi ada penyimpanan di 2011," kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan komisi VII DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/9/2010).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal pada tahun 2010 saja, pemerintah telah memproyeksikan konsumsi BBM bersubsidi akan membengkak hingga 39,23 juta KL. Sementara pada tahun 2011 diprediksikan mencapai 42,55 juta KL.
"Jadi angka 36,77 juta KL ini sebaiknya dinaikkan menjadi 40 juta KL. Itu konkrit angkanya sebelum ini diputuskan," tambahnya.
Senada dengan Daryatmo, anggota Komisi VII lainnya, Ismayatun menilai peningkatan kuota BBM bersubsidi pada tahun depan tidaklah mustahil, karena sebelumnya badan pengatur hilir minyak dan gas bumi (BPH Migas) memproyeksikan konsumsi BBM bersubsidi pada tahun depan mencapai 42,55 juta KL.
"Jadi angka 40 juta KL itu bukan merupakan yang mustahil," katanya.
Sementara itu, Dirjen Migas, Evita Herawati menyatakan usulan pemerintah tersebut masih belum final karena saat ini pemerintah masih mengusulkan kuota pada kisaran 36,77 juta KL-42,55 juta KL. Usulan ini berdasarkan hasil rapat pemerintah dengan badan anggaran DPR.
"Kalau kuota 36,77 juta KL ini diusulkan dengan asumsi kalau pengendalian konsumsi BBM bersubsidi sudah berhasil dilakukan," katanya.
Seperti diketahui, dalam nota keuangan 2011, pemerintah mengusulkan agar kouta BBM bersubsidi dipatok pada level 36,77 juta KL. Kuota BBM bersubsidi tersebut terdiri dari premium 22,960 juta KL, minyak tanah 2 juta KL, dan solar 11,813 juta KL.
(epi/dnl)










































