Theo Sambuaga: Jangan Pikir Orang Partai Harus Pengangguran

Jakarta - Presiden Direktur Lippo Group yang baru Theo Sambuaga menyatakan dirinya akan bersikap profesional memimpin bisnis Lippo ke depan. Meskipun di saat yang sama dia juga berperan sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar.

Dalam perkenalan dirinya sebagai Presdir Lippo Group yang baru, Theo menyampaikan visi bisnisnya ke depan. Dia ingin membawa Lippo menjadi besar di tangah persaingan di lingkungan global yang tajam.

"Saya kira kerjaan kita di sini profesional. Jangan pikir orang partai itu harus pengangguran," ujar Theo di Hotel Kempinsky, Jakarta, Rabu (22/9/2010).

Theo mengatakan dirinya bisa memisahkan antara kepentingan politiknya di partai dengan pekerjaannya sebagai Presdir Lippo. Apalagi, menurutnya dia sudah berkiprah 10 tahun di Lippo Group.

"Saya sudah lebih dari 10 tahun di Lippo sebagai komisaris dan terakhir tahun lalu Presiden Komisaris, sejak tidak di DPR lagi saya mulai arahnya ke sini kalau di swasta saya sudah lebih dari 15 tahun, karena saya pemimpin umum Harian Umum Suara Karya karena itu juga perusahaan, itu sejak tahun 1998," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Theo mengatakan tantangan terberat yang akan diembannya sebagai Presdir baru ada membawa perseroan bersaing di tingkat internasional, tidak hanya di dalam negeri dengan membangun daya saing Lippo.

"Di dalam globalisasi kita akan bersaing untuk menjual jasa bukan saja dengan dalam negeri, tapi levelnya bersaing-saing dengan perusahaan dari luar (negeri). Kita juga ingin membangun profesional agar orang-orang mau melihat peluang-peluang di daerah," katanya.

Di tangan kepemimpinannya, Theo ingin Lippo tak hanya mengutamakan keuntungan semata dalam menjalankan bisnisnya. Namun juga bisa berguna bagi masyarakat dan negara.

"Pada intinya sebagai manajemen, di bidang politik pada intinya saya juga sebagai manajer tak ada bedanya. Bahwa di bidang sosial dan politik kita fokus memperjuangkan harapan keinginan aspirasi rakyat untuk menjadi kebijakan publik atau negara melalui UU, kebijakan pembangunan dan sekarang di bidang bisnis. Fokus bagaimana apa yang telah jadi kebijakan negara, kebijakan publik itu diterjemahkan sesuai misi perusahaan," paparnya.

(dnl/dnl)