Pemerintah Siap Bela Sinar Mas

Jakarta - Pemerintah akan membuat pembelaan resmi terkait keputusan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) atau Meja Bundar Minyak Sawit Berkelanjutan yang menyatakan Sinar Mas telah melanggar sejumlah aturan dan mengeluarkan peringatan agar perusahaan CPO tersebut segera melakukan perbaikan atau dikeluarkan dari RSPO.

"Sebagai pemerintah kita akan ikut dengan pembelaan resmi," ujar Menteri Perindustrian, MS Hidayat disela-sela Munas Kadin di JCC, Senayan Jakarta, Jumat (24/9/2010).

Ia menambahkan, tuduhan-tudahan yang dialamatkan kepada pelaku industri CPO nasional selama ini tidak proporsional. Artinya, apa yang disampaikan LSM-LSM internasional tersebut telah membentuk opini negatif terhadap industri CPO secara keseluruhan.

"Kalau ada pihak Indonesia, eksportir, produsen sawit yang mengalami kesalahan, jangan ini jadi keseluruhan produk. Kita juga bekerja memang sesuai dengan undang-undang (UU) lingkungan hidup. (Tuduhan) yang ada tidak proporsional," tambah Hidayat.

Mantan Ketua KADIN ini pun mengaku, pelaporan dari LSM kepada pengusaha CPO nasional pun bagian dari persaingan usaha. "Dan saya meminta kepada teman-teman aktivis LSM agar punishment ini sesuai proporsinya. Jangan semua produk," ucapnya.

Bentuk nyata dari pembelaan yang dijanjikan pemerintah, yaitu dengan mengundang seluruh pihak yang berkepentingan dan melakukan pernyataan bersama.

"Kita akan undang yang berkepentingan untuk sama-sama bikin statement," imbuhnya.

Seperti diketahui, RSPO menemukan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART) telah melakukan ketidakpatuhan yang serius, terutama kegagalan SMART untuk mengimplementasikan dan sertifikasi atas prinsip dan kriteria RSPO, terutama atas prinsip RSPO 2 dan 7.

RSPO merupakan kumpulan daripara produsen, pedagang, dan perusahaan konsumen CPO yang dibentuk pada 2004 sebagai upaya untuk meningkatkan keberlangsungan pada  industry kelapa sawit.

(wep/qom)