.webp)
Pengamat ekonomi Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan, Ketua Umum Kadin yang baru harus mampu mewakili asosiasi dan kepentingan pengusaha dalam kebijakan pemerintah. Apalagi, setiap anggota tentu ingin dibela oleh asosiasinya.
"Karena itu, Ketua Kadin yang baru harus bisa memberikan masukan kepada pemerintah mewakili dunia usaha," ujar Aviliani saat dihubungi detikFinance, Sabtu (25/9/2010).
Untuk mewujudkan semua itu, lanjutnya, Kadin harus bisa bermitra dengan pemerintah. "Sebab, pemerintah dan Kadin tidak bisa berjalan sendiri-sendiri untuk membangun dunia usaha di Indonesia," ujar Aviliani.
Pemerintah pun telah menyatakan memang memiliki kepentingan terhadap Kadin sebagai representasi dunia usaha Indonesia. Kepentingan yang bertujuan memajukan dunia usaha Indonesia ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pidato pembukaan Musyawarah Nasional Kadin Indonesia ke-VI, Jumat (24/9) kemarin.
Presiden juga meminta para pengusaha untuk terus bekerja sama dengan pemerintah membangun perekonomian, terutama bersinergi dalam membangun ekonomi daerah.
Untuk mencapai cita-cita itu, Yudhoyono memastikan ekonomi pemerintah harus pro business. Program pro business ini, kata Presiden, sangat sesuai untuk program pengetaasan kemiskinan dan pengurangan jumlah penganguran.
"Pro gowth, pro poor, dan pro job, bisa dilakukan manakala bisnis berkembang baik. Caranya, pemerintah harus pro business," katanya.
Gagasan yang mirip sebelumnya telah dilontarkan Calon Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2010-2015, Suryo Bambang Sulisto, pada acara debat kandidat di sebuah stasiun televisi, pada 20 September lalu.
"Kadin harus bisa merangkum tiga konsep pemerintah yang pro growth, pro job, dan pro poor dalam satu konsep yang bernama pro business," kata Suryo, saat menyampaikan visi dan misinya itu.
Melalui konsep itu, Suryo melanjutkan, dunia usaha akan mampu berkembang lebih baik, lapangan pekerjaan semakin terbuka, kemiskinan ikut terentaskan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Termasuk bisa mendorong Kadin untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah, dalam kapasitas memberikan saran dan solusi pada setiap kendala ekonomi.
Sandiaga Uno, salah satu calon Ketua Umum Kadin Indonesia lainnya, berpendapat senada dengan Yudhoyono dan Suryo. Menurut Sandiaga, Kadin harus terlibat aktif dan menjadi mitra utama pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi nasional.
"Baik dari sisi regulasi maupun berbagai kebijakan yang terkait dunia usaha," kata dia.
Kemitraan Kadin dan pemerintah pun harus terjalin mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Sehingga berbagai peraturan yang dikeluarkan mendukung pengembangan iklim investasi yang kondusif baik di pusat maupun daerah.
(dro/dnl)
