BPS: Indikator Kemiskinan RI Sudah di Atas China dan India

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indikator kemiskinan Indonesia sebenarnya sudah setara US$ 1,7 per hari. Indikator ini jauh meninggalkan negara China dan India yang masih di bawah US$ 1 per hari.

Kepala BPS Rusman Heriawan menyebutkan nominal indikator kemiskinan sebesar Rp 211.000 per bulan per orang. Besaran ini diukur berdasarkan tingkat kebutuhan makanan dan non makanan.

Rusman menjelaskan kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk perhitungan Maret 2010, standar kemiskinan sebesar Rp 211.000 di mana pemenuhan untuk makanan sebesar Rp 155.615/bulan dan Non Makanan Rp 56.000/bulan.

"Jadi Bahan pokok itu kecukupan gizi sebanyak 2.100 kalori per hari atau senilai Rp 5.000 per hari atau Rp 155.615 per bulan. Kedua, kebutuhan non makanan, seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, tentunya bukan yang luxurious," ujar Rusman saat dihubungi detikfinance, Senin (27/9/2010).

Rusman menyampaikan indikator tersebut berbeda-beda setiap daerah berdasarkan harga komoditas di daerah tersebut. DKI Jakarta memiliki indikator kemiskinan tertinggi yaitu sebesar Rp 331 ribu.

"DKI itu Rp 331,2 ribu itu yang tertinggi. Yang mendekati Rp 300 ribu itu ada Papua Barat Rp 294,7 ribu. Kepulauan Riau tepatnya Batam itu Rp 295,1 ribu, Aceh Rp 278,4 ribu, Kalimantan Selatan Balikpapan itu Rp 285,2 ribu. Yang rendah misalnya Jatim Rp 199,3 ribu, NTT Rp 175,3 ribu, Sulawesi Selatan Rp 163,1 ribu," paparnya.

Dengan indikator tersebut, Rusman menyatakan terdapat 13,3% atau 31 juta penduduk berada di bawah garis kemiskinan. "Kemiskinan kita sekarang terakhir 13,3% atau 31 juta orang yang masih di bawah garis kemiskinan," ujarnya.

Untuk indikator kemiskinan tahun depan, BPS akan melakukan survei kembali pada bulan Maret 2011. Pasalnya, jelas Rusman, pihaknya harus mensurvei harga-harga kebutuhan dasar di setiap provinsi.

"Untuk menentukannya BPS harus survei, tidak bisa diperkirakan. Ini berkembang terus sesuai harga. Tahun 2009 itu Rp 200,3 ribu karena inflasinya tidak terlalu tinggi. Apakah tergantung inflasi, tidak juga, tapi kebutuhan dasar," ujarnya.

Rusman menegaskan indikator kemiskinan ini tidak bisa serta-merta dibandingkan dengan negara lain. Jika banyak yang mempermasalahkan indikator kemiskinan Indonesia yang masih berada di bawah indikator Bank Dunia yaitu sebesar US$ 2 per hari atau dengan kurs rupiah Rp 9.000 maka Rp 540 ribu per bulan, maka hal itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

"World Bank sendiri menerapkan 2 indikator. Pertama, 1dolar untuk yang benar-benar miskin atau sipir, dan US$ 2. Cuma yang US$ 2 ini yang dipermasalahkan. Dua dolar itu kan harus lihat kebutuhannya. Kurs Rp 9.000 berarti 18 ribu kali 30 hari maka Rp 540 ribu. Kalau ukuran famili size 4 org berarti Rp 2 juta. Nah, PNS kita kan gajinya masih Rp 2 juta. Apakah mereka miskin semua?" ujarnya.

Menurut Rusman, US$ 2 di setiap negara itu memiliki nilai yang berbeda-beda sehingga tidak patut jika disamaratakan. "Dua dolar, di sini berbeda dengan di sana, Rp 9 ribu di sini makan di warung tegal sudah bisa sampai muntah-muntah," jelasnya.

Namun, jika mau disetarakan dengan dolar maka indikator kemiskinan Indonesia sudah setara US$ 1,7 per hari. Angka ini jauh jika dibandingkan negara China dan India yang masih berada di bawah US$ 1.

"Kalau US$ 1,7 itu dibandingkan negara-negara lain nggak terlalu jelek. Di India, China bahkan di bawah US$ 1. Itu berdasarkan daya beli. Padahal sudah mulai maju. Tapi ya begitu, setiap negara punya kajiannya masing-masing," tandasnya.

(nia/dnl)