.webp)
Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, dengan ditundanya kenaikan TDL sebesar 15% pada tahun depan maka subsidi listrik akan bolong sekitar Rp 12,7 triliun.
Berdasarkan hasil rapat kerja antara pemerintah dan Komisi VII DPR, lanjut dia, telah disepakati kekurangan tersebut akan didapat dari penghematan biaya operasional PLN sebesar Rp 8,1 triliun dan penundaan pembayaran subsidi listrik tahun 2009 sebesar Rp 4,6 triliun yang harusnya dibayarkan pada tahun depan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tulus menilai, keputusan ini akan sangat memberatkan perusahaan listrik pelat merah itu. Apalagi saat ini PLN tengah mengidap penyakit akut baik di hulu maupun di hilirnya.
Ia mencontohkan di sisi hulu, keberpihakan pemerintah terhadap pemenuhan energi primer yang murah untuk PLN masih sangat kurang. Pemerintah lebih memilih mengekspor gas dan batubara, padahal PLN kekurangan gas dan batubara sehingga pembangkitnya harus membakar bahan bakar minyak (BBM). Hal inilah menyebabkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik yang harus dikeluarkan PLN tinggi.
Sementara di sisi hilir, hingga saat ini BPP listrik jauh lebih tinggi daripada harga jualnya, sehingga masih harus disubsidi oleh pemerintah.
"Sudah tidak berani membuat kebijakan yang tidak populis di hilir, eh di hulu tidak dibenahi. Padahalkan kalau pemerintah korbankan PLN itu
sama saja mengorbankan rakyat karena adalah kebutuhan dasar bagi masyarakat," jelasnya.
Untuk itu, agar PLN dan masyarakat tidak terus menjadi korban, Tulus meminta kepada pemerintah segera memenuhi kebutuhan bahan bakar murah untuk mengoperasikan pembangkit milik PLN.
Pemenuhan bahan bakar murah seperti gas dan batubara diyakini akan menekan BPP listrik sehingga secara tidak langsung bisa menurunkan
besaran subsidi listrik di APBN.
"Problem utamanya itu di hulu dan pemerintah harus utamakan pasokan gas dan batubara ke dalam negeri, termasuk PLN," tambahnya.
(epi/qom)
