RSPO Dinilai Jadi Alat Kolonialisme Industri Sawit

Jakarta - Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) atau Forum Meja Bundar Kelapa Sawit dinilai lebih menunjukkan perannya sebagai alat kolonialisme ekonomi para pembeli kelapa sawit dari negara-negara industri maju. Karena itu pemerintah dan produsen kelapa sawit Indonesia harus bersatu untuk membelah kekuatan konsumen kelapa sawit yang tergabung dalam RSPO.

Demikian disampaikan oleh Pengamat Ekonomi Dradjad Wibowo dalam pernyataan kepada detikFinance, Senin (27/9/2010).

"RSPO sebenarnya bisa menjadi forum yang bermanfaat bagi perkembangan sawit indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan benar, RSPO memang bisa menjadi kolonialisme negara maju. RSPO bisa bias mendorong terciptanya buyers market yang banyak didikte oleh konsumen, yang notabene adalah korporasi dari negara-negara maju," tutur Dradjad.

Dradjad mengatakan produsen kelapa sawit Indonesia harus terus bersatu dan tidak mudah dipecah belah, sehingga industri kelapa sawit Indonesia tidak mudah diinjak-injak.
 
"Karena itu di dalam forum seperti RSPO, perusahaan Indonesia harus agresif menggalang kekuatan lobi kelompok produsen. Pengalaman saya di ITTO (international tropical timber organization), kita menggalang kekuatan bersama-sama Malaysia dan Brazil. Hasilnya, kita bisa memecah kekuatan konsumen sehingga mampu menggolkan agenda-agenda produsen," papar Dradjad.
 
Dalam pernyataannya, Dradjad mengatakan RSPO saat ini terlalu didikte oleh LSM, sehingga pelaku industri sawit dalam negeri harus solid agar tidak mudah ditekan.

"Jadi produsen Indonesia jangan mudah dipecah belah. Malah upayakan mencuri suara konsumen. Sehingga RSPO bisa diubah menjadi producers' market atau netral. Ketika satu produsen terkena, solidaritas dari produsen lain tidak muncul. Jika begini terus, RSPO akan dikendalikan konsumen. Lebih buruk lagi, mudah didikte oleh sekelompok kecil pihak luar." katanya.

Dradjad menyatakan pemerintah perlu membantu para pengusaha sawit yang menjadi anggota RSPO. Caranya, adalah melalui jalur demokrasi. Lalu memberikan klarifikasi legal sehingga menaikkan posisi tawar produsen dalam negeri.

"Contohnya kebijakan tentang kosmetika dan produk pembersih seperti sabun. Pemerintah bisa mengatur sertifikasi asal usul (certificate of origin) yang menguntungkan produsen Indonesia. Sehingga, posisi tawar mereka naik terhadap industri kosmetika dan produk pembersih yang menjadi konsumen," jelasinya.

Seperti diketahui, RSPO menyatakan Sinar Mas (SMART) telah melanggar sejumlah aturan dan mengeluarkan peringatan agar perusahaan CPO tersebut segera melakukan perbaikan atau dikeluarkan dari RSPO.

Menanggapi hal ini, pemerintah akan membuat pembelaan resmi terkait keputusan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) atau Meja Bundar Minyak Sawit yang menyatakan Sinar Mas telah melanggar sejumlah aturan dan mengeluarkan peringatan agar perusahaan CPO tersebut segera melakukan perbaikan atau dikeluarkan dari RSPO. (dnl/qom)