Menteri ESDM: Pembatasan Premium Dilakukan Tahun Depan

Jakarta - Pembatasan konsumsi BBM bersubdisi secara bertahap baru akan diterapkan mulai tahun depan. Pemerintah dan Pertamina membutuhkan berbagai persiapan untuk melaksanakannya di lapangan.

"Pada 2011 kita bersama bersikap ketat, penuh kewaspadaan sehingga volume BBM PSO kita seperti disetujui wakil rakyat," ujar Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh usai menutup acara cerdas cermat peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 65 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (27/9/2010).

Menurut Darwin, pengetatan dalam pemakaian BBM bersubsidi memang harus dilakukan agar subsidi yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran dan anggaran subsidi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak membengkak.

"Untuk pengetatan bagi mereka yang tidak berhak mendapatkan subsidi. Itu Insya Allah terus berjalan. Selama ini yang kurang dari kita itu adalah tidak bersikap ketat dalam keadaan longgar, kita bersikap ketat, saat sudah ketat. Akhirnya enggak ada nafas lagi," paparnya.

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah saat ini tengah serius merevisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 agar BBM bersubsidi hanya dinikmati oleh masyarakat yang kurag mampu.

"Tujuan besar kita mereka yang membeli BBM bersubsidi betul-betul mereka yang bisa dipertanggungjawabkan. Rakyat paling membutuhkan itulah yang akan ditampung direvisi Perpres itu," ungkapnya.

Hal ini diamini oleh Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Evita Herawati Legowo. Menurutnya, berdasarkan roadmap pengurangan subsidi BBM, pada tahun 2009 dan 2010, pemerintah baru akan melakukan uji coba penataaan pendistribusian BBM bersubsidi secara tertutup. Sementara, uji coba sistem distribusian tertutup secara bertahap akan dimulai tahun 2011 hingga 2014.

"Kalau berdasarkan roadmapnya seperti itu. tahun 2009-2010 itu penataan. Tahun 2011 mulai diterapkan bertahap," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan berbagai opsi-opsi yang akan diputuskan dalam sidang kabinet. Setelah sidang kabinet memutuskan opsi apa yang diambil, baru pemerintah akan mengusulkannya ke dewan perwakilan rakyat untuk mendapatkan persetujuan.

"Kalau sudah disetujui dalam waktu dekat, itu kan tidak bisa begitu saja diterapkan butuh waktu untuk menyiapkannya," katanya.

Ia juga menambahkan, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan, saat ini pemerintah bersama Pertamina tengah melakukan penataan pendistribusian BBM bersubsidi dengan memperbanyak jumlah dispenser yang menjual BBM non subsidi.

"Penambahan dispenser BBM non subsidi ini, tanpa kurangi pasokan BBM subsidi," tegasnya.

Saat ditanya berapa banyak opsi yang sedang dikaji pemerintah, Evita enggan menyebutkannya.

"Berapa opsi yang diajukan dan apa saja opsinya, saya belum bisa sampaikan. Yang jelas kendaraan umum dan motor bisa tetap dapat," ungkapnya.

(epi/dnl)