Jepang Minta Perpanjangan Kerjasama di Inalum

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan, pihak Jepang tetap menginginkan perpanjangan kerjasama di PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) yang berakhir 2013. Namun pemerintah belum memutuskan hal tersebut sampai kajian dan audit yang dilakukan Ernst & Young tuntas di 20 Oktober 2010.

Demikian disampaikan Menteri Perindustrian MS Hidayat, usai pelantikan jajaran eselon I Kemenperin di Kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (4/10/2010).

"Kita minta tanggal 20 Oktober, dari batasan 31 Oktober itu. Kalau tanggal 31 (Oktober) itu merupakan batas waktu atas keputusan lanjutan kerja sama dengan Jepang di Inalum," paparnya.

Hidayat menegaskan, Jepang sudah memasukkan usulan secara formal kepada pemerintah. Opsi yang dipilih tentu Jepang ingin melanjutkan proses kerjasama ini.

"Jepang sudah masuk. Indonesia masuk. Ya kalau bisa kita (pemerintah) take over (ambil alih). Mereka mengajak terus bicara perluasan," paparnya.

Memang sebelumnya pemerintah telah menunjuk Ernst & Young sebagai auditor dari laporan keuangan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum).

"Posisi sekarang kita lakukan evaluasi laporan keuangannya Inalum secara resmi berikan. Kami lalu meminta Ernst & Young untuk melakukan evaluasi terhadap laporan (keuangan) itu supaya kita dapat second opinion," ucap Hidayat waktu itu.

Hasil audit Ernst & Young yang ditargetkan rampung pada 20 Oktober 2010, menjadi salah satu modal Indonesia untuk melakukan negosiasi dengan Jepang yang akan dimulai akhir Oktober 2010 ini. Kebutuhan alumunium di Indonesia hanya baru dipasok 22% oleh Inalum, sehingga ke depan harus ditingkatkan. Untuk alokasi untuk Jepang relatif lebih besar.

"Tanggal 14 Oktober saya diminta Pak Hatta (Menko Perekonomian) ikut ke Jepang. Ada pertemuan dengan Kadin Jepang, Kei Danren. Tidak tertutup kemungkinan dibahas soal Inalum karena ketuanya sekarang CEO Summitomo. Saya akan bilang belum siap," imbuhnya.

Inalum merupakan sebuah perusahaan patungan antara Indonesia dengan Jepang, yang bergerak dalam industri aluminium dengan kapasitas produksi sekitar 230.000-240.000 ton per tahun. Saham pemerintah di Inalum mencapai 41,13%. Sisanya sebesar 58,87% dikuasai Jepang.

Inalum merupakan satu-satunya perusahaan lokal yang bergerak di sektor produksi aluminium. Selama ini, hasil produksi Inalum sebagian besar dikirim ke Jepang, dan Indonesia sendiri harus mengimpor alumunium dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

(wep/dnl)