Pembenahan Asuransi Pintu Masuk Hapus Mafia TKI

Jakarta - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menilai langkah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar untuk membenahi sistem pelayanan TKI bisa menghapus mafia TKI.

Langkah menteri yang biasa dipanggil Cak Imin ini menjadi perseteruan dengan beberapa asosiasi Penyelenggara Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS),

"SBMI menduga bahwa PPTKIS merasa dirugikan karena tidak mendapat lagi keuntungan kalau ada perang diskon," kata Ketua SBMI Mohammad Miftah Faris dalam siaran pers yang diterima detikFinance, Selasa (5/10).

Menurutnya, Menakertrans tidak akan berhenti melakukan pembenahan sistem pelayanan TKI hanya karena adanya tekanan yang dilakukan oleh asosiasi PPTKIS.

"Justru saat ini seharusnya dijadikan momentum untuk membenahi keseluruhan sistem yang ada, termasuk asuransi. Praktek penempatan TKI sudah mirip mafia, Cak Imin harus tertibkan," kata Miftah.

Selama ini, SBMI mencatat banyak PPTKIS yang nakal dalam menempatkan TKI. Biaya penempatan yang dibebankan kepada TKI cukup tinggi ditengarai penuh dengan unsur ketidakadilan.

"Selain itu, PPTKIS yang nakal juga bermain mata dengan asuransi. Diskon yang gila-gilaan membuat PPTKIS untung, belum lagi kalau ada klaim yang tidak dibayarkan. SBMI mendukung kebijakan baru penataan asuransi TKI, membuat PPTKIS tidak bisa berbuat nakal lagi dan TKI lebih terlindungi," jelasnya.

Beberapa hari lalu, Ketua Himpunan Pengusaha Penyalur Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki) M. Yunus Yamani memprotes kebijakan Menakertrans karena hanya menunjuk satu konsorsium pengelola asuransi TKI. Himsataki berpandangan bahwa penunjukan itu bertentangan dengan UU No. D/1999 tentang larangan monopoli.

Kemenakertrans sendiri, melalui Kepala Biro Hukum Sunarno, membantah telah melanggar karena proses seleksi sudah dilaksanakan dengan variabel yang ketat.

"Mereka tidak rela ada pembenahan sistem yang lebih transparan karena lebih diuntungkan dengan sistem yang lama. Sementara TKI tidak terlindungi dengan sistem yang lama," ujar Sunarno saat itu.

(ang/dnl)