.webp)
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berharap PT PLN (Persero) bisa membeli bahan bakar minyak (BBM) sepenuhnya dari PT Pertamina (Persero), tidak dari perusahaan lain.
Menurut Menteri BUMN Mustafa Abubakar, pemerintah tidak menyesalkan keputusan PLN untuk membeli sebagian BBM dari PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Namun, sebaiknya pembelian BBM dilakukan seluruhnya dari Pertamina.
"Sebagai pemegang saham, dua-duanya oke. Tapi saya pilih Pertamina yang menang dibanding TPPI, karena (saham pemerintah) 100 persen di Pertamina, sedangkan TPPI hanya minoritas," katanya di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (7/10/2010).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apakah akan dilakukan sesuai keputusan yang sudah ada, atau ada perubahan dari tender, nanti kita lihat. Sekarang PLN sedang pelajari," ungkapnya.
Pemerintah juga meminta PLN mencermati masalah utang TPPI ke BUMN minyak tersebut. Utangnya tersebut sebesar US$ 600 juta, termasuk utang produk seperti solar yang tidak dibayarkan ke Pertamina selama 1,5 tahun dengan nilainya US$ 150 juta. Apalagi saat ini, Pertamina juga telah membawa kasus ini ke arbitrase.
Seperti diketahui, PLN telah menetapkan TPPI sebagai salah satu pemenang tender pengadaan solar 1,25 juta kiloliter per tahun yang diadakan perseroan.
"Ya seperti yang dikhawatirkan. Pertamina menang banyak, TPPI menang sedikit. Tapi saya lupa angkanya," ujar Direktur Utama PLN Dahlan Iskan.
Menurut dia, dipilihnya TPPI sebagai salah satu pemenang tender tersebut karena TPPI memberikan penawaran yang terbaik kepada perseroan. Selain itu, lanjut dia, berdasarkan hasil due diligent menunjukkan spesifikasi BBM yang dimiliki TPPI sudah sesuai dan berkomitmen mampu memasok BBM sesuai dengan kontraknya.
"Tujuannya adalah penghematan. Lagipula sudah di-due diligence dari pihak profesional spesifikasi BBM-nya sudah sesuai," tambah Dahlan.
Namun keputusan ini diprotes oleh pihak Pertamina yang berencana mengirimkan surat protes ke PLN.
(ang/dnl)
