Pemerintah Terima Rp 21,4 Triliun dari PBB

Jakarta -

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) per 30 September 2010 telah mencapai 84,54% atau sebesar Rp 21,405 triliun. Sampai akhir tahun, target penerimaan PBB sebanyak Rp 25,319 triliun.

Kasubdit Penilaian I  Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak Pestamen Situmorang menyatakan, pencapaian ini berbanding terbalik dengan penerimaan pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang masih 65,92% dari target sebesar Rp 7,155 triliun atau baru sebesar Rp 4,716 triliun.

"Penerimaan PBB per 30 September 84,54% atau Rp 21,405 triliun dari target Rp 25,319 triliun. Untuk BPHTB 65,92% atau sebesar Rp 4,716 triliun, targetnya Rp 7,155 triliun," ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (8/10/2010).

Namun, Pestamen menyatakan, pihaknya tetap optimis untuk mencapai target penerimaan 100%. Pasalnya, untuk BPHTB, setiap tahun memiliki tren kenaikan penerimaan yang cukup signifikan pada akhir tahun.

"Kita tetap optimis sampai 100%. Pola transksi akhir tahun pasti melonjak. Jauh lebih besar dibandingkan awal tahun, itu untuk BPHTB. Akan jauh di atas penerimaan bulanan, itu dalam 3 bulan tarakhir," jelasnya.

Sedangkan untuk PBB, Pestamen menyatakan jatuh tempo pembayaran 6 bulan sejak wajib pajak menerima surat tagihan. Jika wajib pajak membayar di luar masa jatuh tempo maka akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan.

"Jatuh tempo kan 6 bulan. Sebenarnya mulai terhitung pada 1 Januari tapi waktu jatuh temponya bisa berbeda masing-masing kota, ada yang Agustus, September, Oktober. Itu 6 bulan sejak diterima wajib pajak. Paling lambat bulan Oktober tapi ada beberap kota yang dibuat lebih maju," tandasnya.

(nia/ang)