SBY: Privatisasi BUMN Industri Vital Tak Boleh Terjadi

Jakarta - Presiden SBY menegaskan privatisasi BUMN yang bergerak di sektor industri vital tidak boleh terjadi. Utamanya yang berkaitan dengan keamanan nasional.

"Hati-hati maknai privatisasi. Saya sendiri begitu selektif memberikan blessing," ujar Presiden SBY di depan 99 Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 44  Lemhanas di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (11/10/2010).

Privatisasi, imbuhnya, ada pro dan kontranya. Macam-macam bentuk privatisasi, ada yang menjual saham ke publik, penjualan aset ke pihak swasta, dan sebagainya. Apalagi jika dibarengi dengan manajemen yang bagus, dan pemerintah tidak memberikan beban yang berlebihan, maka privatisasi BUMN akan menguntungkan rakyat. 

"Untuk case tertentu privatisasi tidak tepat, malapetaka. Privatisasi dengan national security, kepentingan nasional dicegah, tidak boleh begitu. Ini policy dan keinginan saya begitu," tegas SBY.

Industri vital itu seperti PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Pindad, dan PT PAL. Hakikat masalah industri vital itu kompleks, terutama setelah terkena krisis 1997/1998 yang lalu. Masalah itu biasanya berkaitan dengan keuangan atau manajemen.

"Seberapa jauh pemerintah musti bailout atas permasalahan internal mereka? Penyertaan modal manakala ada masalah dengan BUMN," kata SBY.

Dia juga meminta agar BUMN tidak manja. Selain harus memberikan keuntungan, BUMN juga mempunyai fungsi pelayanan publik.

"Saya tidak suka BUMN manja. BUMN harus bersaing dengan swasta, harus profitable, berikan dividen, bayar pajak. BUMN juga punya fungsi pelayanan publik, punya tugas keperintisan di dunia usaha," tegas SBY.

Karena fungsi BUMN yang demikian, maka pemerintah memberikan 'keberpihakan'. Selebihnya, BUMN dituntut kompetitif.

"Kalau BUMN manja bagaimana mau tumbuh? Untung, jangan merugi terus. Demikian juga PT DI, PAL, Pindad, dan lain-lain," tuturnya.

(nwk/dnl)