'One Day No Rice' Bisa Tekan Konsumsi Beras 1,2 Juta Ton

Jakarta - Pemerintah rupanya sudah memiliki hitung-hitungan sendiri terkait kampanye mengurangi konsumsi beras masyarakat 'One Day No Rice' atau satu hari tanpa nasi.

Jika kampanye ini bisa sukses dilakukan setiap  satu bulan satu hari saja, maka konsumsi beras nasional per tahun bisa dihemat hingga 1,2 juta ton.

"Jadi kalau ada 1 free rice day saja per bulan, akan mengurangi tekanan permintaan 1,2 juta ton per tahun," kata Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi kepada detikFinance, Rabu (13/10/2010).

Bayu menuturkan konsumsi beras per kapita orang Indonesia masih yang  tertinggi di dunia. Totalnya mencapai 139 kg/kapita/tahun.

Jumlah itu termasuk konsumsi nasi atau lontong atau ketupat, dirumah, direstoran, di warung. Selain itu ada juga  dalam bentuk snack seperti lemper, bacang, arem-arem atau industri olahan seperti kue-kue dari tepung beras.

"Kalau konsumsi dalam bentuk nasi saja mencapai sekitar 105 kg/kap/tahun. Bandingkan dengan rakyat di negara-negara pemakan nasi seperti Jepang sekitar 70kg/kap/tahun, China sekitar 90-100kg/kapita/tahun," terang Bayu.

Dikatakannya  besarnya konsumsi per kapita itu membuat tekanan kebutuhan beras nasional  sangat tinggi. Menurut Bayu konsumsi beras seluruh Indonesia  perhari saja sudah sekitar 100 ribu ton.

Seperti diketahui pemerintah tengah mengkampanyekan mengurangi konsumsi nasi masyarakat dengan kampanye satu hari tanpa nasi atau one day no rice. Di berbagai daerah gerakan one day no rice sudah bergulir selama setahun ini seperti di NTT, NTB, Sulut, Maluku Utara, Sumatera.

Kepala Pusat Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Mulyono Machmur mengatakan gerakan mengurangi makan nasi merupakan bagian upaya pemerintah mensukseskan diversifikasi pangan nasional. Hal ini agar ketergantungan pangan pada nasi/beras tidak terlalu tinggi sehingga stabilitas pangan bisa tetap terjaga.

Mulyono  menuturkan pada era tahun 1950-60-an ketergantungan pangan masyarakat Indonesia pada nasi atau beras masih sebesar 53%, namun kini ketergantungan itu semakin tinggi hingga 92-95%.

"Kita inginnya kampanye ini akan berskala nasional, sekarang masih di level bawah dahulu dimulai dari pemda-pemda," kata Mulyono kemarin.

(hen/qom)