Siswono: Kampanye 'Sehari Tanpa Nasi' Cuma Lucu-lucuan

Siswono: Kampanye 'Sehari Tanpa Nasi' Cuma Lucu-lucuan

- detikFinance
Rabu, 13 Okt 2010 11:29 WIB
Jakarta - Kampanye 'Sehari Tanpa Nasi' atau 'One Day No Rice' yang dicanangkan pemerintah untuk mengurangi konsumsi beras masyarakat Indonesia yang semakin banyak dinilai tidak masuk akal. Sebab sulit bagi pemerintah menyediakan subtitusi makanan pokok baru pengganti beras.

Hal ini disampaikan oleh Mantan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudhohusodo kepada detikFinance, Rabu (13/10/2010).

"Itu cuma kampanye lucu-lucuan. Kalau beras mau diganti gandum, gandum itu tidak bisa diproduksi di tanah air kita, jadinya selama ini kita malah impor gandum. Jadi jika pemerintah mendorong pengurangan konsumsi beras, itu sama saja mendorong makin besarnya impor gandum ke Indonesia," tuturnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bahkan, Siswono menduga, kampanye ini merupakan alat dari para importir gandum di Indonesia sehingga mereka bisa makin kencang mendatangkan gandum dari luar."Atau juga ada kerjasama dengan negara-negara para eksportir gandum. Jadi kampanye tadi tidak masuk akal," jelasnya.

Seperti diketahui pemerintah tengah mengkampanyekan mengurangi konsumsi nasi masyarakat dengan kampanye 'Sehari Tanpa Nasi' atau 'One Day No Rice'. Di berbagai daerah gerakan 'One Day No Rice' sudah bergulir selama setahun ini seperti di NTT, NTB, Sulut, Maluku Utara, Sumatera.

Kepala Pusat Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Mulyono Machmur mengatakan gerakan mengurangi makan nasi merupakan bagian upaya pemerintah mensukseskan diversifikasi pangan nasional. Hal ini agar ketergantungan pangan pada nasi/beras tidak terlalu tinggi sehingga stabilitas pangan bisa tetap terjaga.

MulyonoΒ  menuturkan pada era tahun 1950-60-an ketergantungan pangan masyarakat Indonesia pada nasi atau beras masih sebesar 53%, namun kini ketergantungan itu semakin tinggi hingga 92-95%.

"Kita inginnya kampanye ini akan berskala nasional, sekarang masih di level bawah dahulu dimulai dari Pemda-Pemda," kata Mulyono kemarin.
(dnl/qom)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads