Pemerintah Berambisi Wujudkan 5 Proyek Metropolitan Prioritas

Tokyo - Pemerintah berharap Lima proyek Metropolitan Priority Area (MPA) yang digagas Indonesia dan Jepang bisa segera terwujud. Kelima proyek yang bernilai miliaran dolar AS ini diharapkan akan menjadikan kawasan Jabodetabek sebagai wilayah produktif dan berdaya saing tinggi.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah Indonesia maupun investor Jepang sangat antusias mendorong terciptanya kawasan metropolitan berdaya dukung tinggi terhadap keberhasilan proyek investasi yang sudah maupun akan dikembangkan di kawasan tersebut.

"Kegiatan industri manufaktur di kawasan Jabodetabek sudah membuktikan mampu memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Namun, untuk menjamin keandalannya, dibutuhkan dukungan yang lebih konkret yang diwujudkan dalam bentuk lima paket proyek Metropolitan Priority Area," kata Hatta.

Hal itu diungkapkan Hatta kepada anggota delegasi maupun pers di Imperial Hotel ,Tokyo, Jepang, Rabu (13/10/2010). Hatta menyampaikan hal itu dalam rangka menyambut dilaksanakannya Dialog Ekonomi Indonesia-Jepang yang digelar pada 14 Oktober.

Untuk semakin melancarkan realisasi proyek infrastruktur nasional yang sudah digariskan pemerintah, Kantor Menko Perekonomian segera mengajukan RUU Penyediaan Lahan ke DPR untuk dapat disahkan menjadi undang-undang.

"Kami bekerja keras all out untuk mengegolkan undang-undang tersebut, mengingat ketiadaan aturan tersebut sering mengganggu kelancaran proyek infrastruktur kita. Ini menjadi langkah terobosan," ujar Hatta.

Dalam RUU itu antara lain diatur tentang tenggang waktu dua bulan pembekuan suatu kawasan yang dinyatakan sebagai lahan untuk proyek kepentingan umum. Dua bulan berikutnya, masih menurut draft ketentuan tadi, sudah harus dilakukan pembebasan lahan, apapun risikonya. Jika pemilik lahan tidak bersedia melepaskan haknya, proses pembangunan tetap dilangsungkan dan dana ganti rugi lahan akan dititipkan di pengadilan.

Proyek MPA pertama terdiri dari sejumlah program pembangunan yaitu pembangunan pelabuhan baru, akses jalan, peningkatan kawasan industri di Jakarta Timur, dan penambahan pasokan energi (listrik dan gas). Sedangkan paket kedua berupa sistem transportasi massal yang lebih efisien, terutama yang memberikan kontribusi langsung bagi kebutuhan logistik industri agar dapat lebih efisien.

Jika proyek tersebut gol, maka, mau tidak mau, pemerintah pusat harus berbicara soal pembangunan mass rapid transit (MRT) dan double double-track untuk kereta api di Jabodetabek. Sedangkan paket proyek ketiga, berupa pengembangan ataupun pengembangan baru bandar udara, mengingat kapasitas bandara yang ada di Jakarta dan sekitarnya saat ini sudah kelebihan beban.

"Sedangkan paket proyek keempat dan kelima masing-masing adalah sistem pemasokan air industri dan manajemen limbah. Kedua paket terakhir ini adalah bukti konkret untuk mewujudkan program green industry di negara kita," kata Hatta.

Sejumlah menteri dijadwalkan hadir dalam acara tersebut. Mereka adalah Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri ESDM Darwin Z Saleh, dan Kepala BKPM Gita Wirjawan. Selain itu akan ada juga Ketua Kadin Indonesia Surjo B Sulisto dan sejumlah pelaku bisnis.

Sedangkan dari Jepang direncanakan hadir Menteri Luar Negeri Seiji Maehara, Menteri Menterei Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Akihiro Ohata, Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Turisme Sumio Mabuchi, serta Ketua Keidanren Hiromasa Yonekura.

(ken/qom)