Kemenkeu: DIPA Bodong Tak Akan Lolos

Jakarta - Kementerian Keuangan yakin praktik pembuatan DIPA palsu atau bodong tidak bakal dicairkan anggarannya. Sebab pihak Kemenkeu akan menjaga ketat persetujuan pencairan anggaran lewat DIPA tersebut.

Dirjen Perbendaharaan Herry Purnomo mengatakan, temuan DIPA palsu yang sedang diselidiki Kemenkeu merupakan bentuk penipuan di daerah. "Itu bukan DIPA untuk transfer ke daerah. Pokoknya kita akan menjaga uang keluar sesuai dengan DIPA yang diterbitkan," tutur Herry di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/10/2010)  

Herry mengatakan, untuk kasus DIPA palsu yang ditemukan di Jawa Barat ini, pemerintah belum kebobolan. Karena bentuk dokumen DIPA tersebut merupakan dokumen palsu sehingga bisa langsung dicegah.

"Dokumennya tidak mirip dengan yang kita terbitkan. Selama ini kita punya SOP yang ketat untuk proses tersebut," imbuh Herry.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menemukan kasus pelanggaran anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) palsu yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Saat ini kasus tersebut sedang diselidiki dengan mengajak aparat hukum.

Dikatakan Agus, DIPA palsu ini ditemukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. DIPA fiktif ini memalsukan tandatangan pejabat Kementerian Keuangan yang berwenang.

Kasus DIPA palsu ini anggarannya menggunakan APBN-P 2010, dan merupakan DIPA Provinsi Jawa Barat.
(dnl/qom)