SBY: Saya Tak Terima BPN Disebut Tak Berbuat Apa-apa

SBY: Saya Tak Terima BPN Disebut Tak Berbuat Apa-apa

- detikFinance
Kamis, 21 Okt 2010 12:25 WIB
SBY: Saya Tak Terima BPN Disebut Tak Berbuat Apa-apa
Bogor - Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejauh ini telah cukup banyak melakukan perbaikan dan pelayanan kepada masyarakat. Adanya kasus sengketa tanah yang tersisa, tak bisa serta merta dijadikan alasan menuding BPN tidak berkinerja baik.

Demikian kata Presiden SBY dalam peringatan 50 tahun Agraria Nasional. Acara digelar oleh BPN di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/10/2010).

"Saya juga tidak terima bila BPN yang telah melakukan banyak pembenahan disebut tak pernah berbuat apa-apa. Tapi sadarilah, kadang adanya 1-2 kasus lalu digeneralisasi bahwa BPN lalai," kata SBY.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agar capaian BPN tidak terus tertutup oleh kasus pertanahan yang masih ada, Presiden mendorong BPN aktif menawarkan bantuan kepada masyarat. Sehingga sengketa lahan dan sertifikasi kepemilikan lahan yang masih sering terjadi secepatnya bisa mendapatkan penyelesaian hukum yang pasti.

Program lain yang menurut SBY harus terus BPN giatkan adalah redistribusi lahan negara kepada masyarakat. Sehingga lahan yang terbengkalai atau yang berstatus sengketa itu dapat dimanfaatkan oleh warga sebagai sumber penghidupan.

"Capailah target sertifikasi tanah nasional. Saya tahu targetnya tinggi dan masalahnya kompleks, tapi tiap tahun harus ada hasil konkret yang rakyat rasakan. Yang tadinya tidak ada sertifikat, kini ada sertifikatnya," kata SBY.

Sesaat sebelumnya oleh Kepala BPN Joyo Winoto diserahkan sertifikat hak milik tanah kepada petani di empat desa di Cilacap. Luas lahan milik negara di sana yang kini jadi milik 5.041 kepala keluarga di sana adalah 254 hektar.

Secara nasional, luas tanah milik negara yang kepemilikannya diserahkan ke masyarakat kali ini mencapai 142.159 hektar. Sedangkan target yang BPN ingin capai hingga lima tahun ke depan sebesar 6 juta hektar lahan.

Hal lain yang tidak kalah penting bagi BPN, yaitu mendisiplinkan jajarannya yang masih saja sering dilaporkan menyalahgunakan wewenang dan jabatan. Mereka yang punya prestasi berhak mendapat penghargaan dan yang lalai wajib dijatuhi sanksi.

"Agar tidak rusak susu sebelanga karena nila yang setitik," tegas SBY.

(lh/dnl)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads