"Kami memahami kalau pemerintah tak mau mengambil risiko," kata Prabowo di sela-sela acara pelantikan BPO HKTI di G. Manggala Wanabhakti, Jakarta, Kamis (21/10/2010)
Meski dapat memahami, Prabowo mengutarakan pihaknya melalui HKTI sangat memperjuangkan swasembada pangan Indonesia. HKTI akan terus melobi pemerintah agar langkah impor beras tak mengorbankan kepentingan petani di dalam negeri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) HKTI M. Jafar Hafsah mengatakan sikap HKTI yang bisa memahami impor beras karena impor tersebut lebih pada pertimbangan untuk menjaga-jaga stok beras nasional. Ia mengusulkan sebaiknya beras impor tersebut tetap berada di negara asalnya, disimpan sebagai stok nasional.
"Prinsipnya impor beras jangan sampai mengganggu petani," katanya.
Seperti diketahui untuk tahap awal pemerintah telah mengeluarkan izin impor beras sebanyak 300.000 ton. Impor ini diberikan kepada Bulog sebagai badan yang menjaga stok beras nasional.
(hen/dnl)











































