Surplus APBN-P 2010 Capai Rp 40,218 Triliun

Jakarta - Pemerintah mencatat hingga 15 Oktober 2010, kondisi APBN-P 2010 masih mengalami surplus sebesar Rp 40,218 triliun. Surplus ini terjadi karena rendahnya penyerapan belanja pemerintah.

Hal ini disampaikan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Herry Purnomo usai rapat dengan Komisi XI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/10/2010).

Ia menjelaskan, penerimaan negara termasuk hibah hingga 15 Oktober 2010 tercatat Rp 721,9 triliun. Ini setara dengan 72,7% dari target pada APBN-P 2010.

Penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan dalam negeri Rp 721,271 triliun atau 72,8% dari target APBN-P 2010. Penerimaan dalam negeri ini didominasi oleh penerimaan pajak Rp 539,79 triliun atau 72,6% dari target APBN-P 2010. Kemudian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp 181,474 triliun, atau 73,4% dari target APBN-P.

Sementara itu, penerimaan pajak perdagangan internasional sudah mencapai 84,5% dari target, atau setara dengan Rp 19,072 triliun.

Untuk belanja negara, per 15 Oktober 2010 pemerintah mencatat penyerapan sebesar Rp 681,695 triliun atau baru mencapai 60,5% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2010.

Ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 431,318 triliun atau 55,2% dari target, kemudian disusul belanja pegawai Rp 115,890 triliun atau 71,2% dari target.

Belanja negara lain diantaranya, belanja barang Rp 58,139 triliun (51,6% dari target), belanja modal Rp 36,089 triliun (38% dari target), dan pembayaran utang Rp 71,033 triliun (67,2% dari target).

Ia pun menambahkan, realisasi subsidi hingga 15 Oktober 2010 mencapai Rp 97,735 triliun, atau baru 48,6% dari target. Di dalamnya terdapat subsidi BBM Rp 47,622 triliun (53,6% dari target), subsidi listrik Rp 32,165 triliun (58,4% dari target), dan subsidi non energi Rp 17,948 triliun atau 31,3% dari target.

"Masih surplus karena penerimaan lebih besar dari belanja. Tahun kemarin penyerapan sampai 95%, Kalau triwulan IV tahun lalu sekitar 50%. Kalau sekarang sudah 60%, kan sekarang sudah masuk triwulan IV, jadi tinggal dihitung aja rata-ratanya," ucap Herry.
(wep/dnl)