Royalti Industri Hilir Pertambangan Diusulkan Dikurangi

Jakarta - Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) mengusulkan pengurangan besaran royalti bagi pelaku usaha di sektor hilir pertambangan.

"Saya punya wacana nanti makin ke hilir royaltinya harusnya makin berkurang karena ada nilai tambahnya. Supaya orang itu tertarik untuk berinvestasi di sektor hilir seperti pengolahan dan pemurnian barang tambang. Jadi ada insentifnya di situ," ujar Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, Bambang Setiawan di Hotel Darmawangsa, Jakarta, Jumat (22/10/2010).

Bambang menyatakan pemberian insentif berupa pengurangan besaran royalti di sektor hilir pertambangan memang harus dilakukan. Karena hingga saat ini masih sedikit investor yang tertarik berinvestasi di sektor hilir karena kecilnya marjin yang dapat diperoleh para investor.

Lagipula, lanjut dia, saat ini pemerintah juga tidak membedakan besaran royalti sektor pertambangan untuk perusahaan yang bergerak di sektor hulu maupun hilir. Besaran royalti untuk sektor ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45/2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian ESDM.

"Kalau harga royaltinya hulu dan hilir sama, nanti orang bilang  untuk apa investasi di sektor hulu? Padahal kan bedanya banyak, kaya nikel nambang-nya gampang paling berapa juta dolar, tapi begitu dia mau diproses itu butuh berapa blilion dolar di sini (hilir)," jelasnya.

Adapun beberapa industri hilir yang perlu diberikan insentif berupa pengurangan besaran royalti yaitu komoditas nikel, tembaga, dan mangan.

"Kaya saya kasih contoh nikel, copper, mangan. Logam terutama. Tetapi kalau emas saya kira tidak perlu karena emas sudah jalan. Selain itu perlu diberikan insentif dalam bentuk lain untuk industri hilir pertambangan yang benar-benar pionir atau di daerah terpencil," tambahnya.

(epi/qom)