RI Sulit Sembuh dari 'Candu' Subsidi BBM

Jakarta - Komitmen pemerintah Indonesia sebagai anggota G20 untuk mengurangi anggaran subsidi BBM sulit dilakukan. Hadangan politik yang keras, membuat subsidi BBM belum bisa ditekan, apalagi dihilangkan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Agus Supriyanto saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/10/2010).

Menurut Agus, dalam roadmap subsidi energi, pemerintah telah merencanakan pengurangan subsidi hingga 2014. Hal tersebut juga masuk dalam komitmen pemerintah Indonesia dalam forum G20 untuk mengurangi subsidi energi.

Selain subsidi BBM, dalam roadmap tersebut dikatakan idealnya Tarif Dasar Listrik (TDL) harus dinaikkan rata-rata 15% setiap tahun mulai 2011 hingga 2014.

"Rata-rata TDL harus naik 15% setiap tahun," jelasnya.

Namun, Agus menyatakan pelaksanaan komitmen dan roadmap tersebut sangat sulit. Pasalnya, terdapat realitas politik di Indonesia yang menyulitkan pelaksanaannya.

"Komitmen sudah (ada), pelaksanaanya yang sulit. Realitas politiknya tidak mudah," ungkapnya.

Ketika ditanya mengenai tanggapan para anggota lain dalam forum G20, Agus menyatakan negara-negara lain maklum dengan kondisi tersebut. "Mereka paham, masalah politis itu sulit," ujarnya.

Menurut Agus, sebagai kompensasi dari tidak bisanya TDL dinaikkan tiap tahun maka PLN perlu melakukan efisiensi. "Ya tandanya, PLN harus melakukan efisiensi, ganti bahan bakar," tandasnya.
(nia/dnl)