Agus Marto: Itu Kelalaian Tim Teknis Kemenkeu

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan keberadaan pasal 8 ayat 2b dalam RUU APBN 2011 yang diributkan oleh DPR merupakan kelalaian tim teknis dari Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR yang melewatkan pembahasan mengenai pasal-pasal lama dalam APBN sebelumnya.

"Pasal 8 ayat 2b itu sebetulnya pembahasannya yang dimulai dari draft RUU APBN 2011 bersama Banggar ketika mendiskusikan anggaran final, itu bentuk 4 panja, asumsi, belanja pusat, transfer ke daerah, dan RUU APBN. Dalam keempat panja tersebut berjalan paralel. Ketika mengambil kesepakatan, pasal-pasal yang baru dibahas Banggar dan pemerintah, yang lama itu tim teknis. Ternyata pada pasal lama itu ada yang terlewat," jelasnya usai Rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/10/2010).

Agus Marto menegaskan tidak ada maksud terselubung pemerintah dengan adanya keberadaan pasal tersebut. Pihaknya pun telah setuju untuk tidak menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) di 2011.

"Tidak ada intention untuk masukkan pasal itu. Badan Anggaran sepakati hasil pertemuan dengan Komisi VII dengan pemerintah, tadi juga sepakat TDL tidak naik, pemerintah juga menyatakan tidak naik TDL. Jadi itu klausal yang tidak dilihat tim teknis," jelasnya.

Oleh karena itu, Agus menyatakan sepakat untuk menghapuskan pasal tersebut dari UU APBN 2011. "Itu terlewat, tapi sudah dikoreksi untuk di-delete, dan disepakati akan dihapuskan," tegasnya.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna tersebut, beberapa anggota DPR melakukan interupsi karena menilai ada pasal dalam RUU APBN 2011 yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Pasal tersebut adalah pasal 8 ayat 2 b.

Dalam RUU APBN 2011 Pasal 8 ayat 2b menyatakan: "Penerapan tarif tenaga listrik (TTL) sesuai harga keekonomian secara otomatis untuk pemakaian energi di atas 50% konsumsi rata-rata nasional tahun 2010 bagi pelanggan rumah tangga, bisnis, dan pemerintah dengan daya mulai 6.600 VA ke atas."
(nia/dnl)