.webp)
"Ditunda tunggu Keppres (Keputusan Presiden soal ketua negosiator Indonesia) turun," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat di kantornya, Jakarta, Kamis (4/11/2010).
Hidayat mengatakan pemerintah secara prinsip akan mengedepankan kepentingan nasional terkait negosiasi kerjasama dengan Jepang di Inalum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya Hidayat mengatakan negosiasi awal kelanjutan kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam kerjama proyek Inalum dijadwalkan 5 November 2010.
Sayangnya, Presiden SBY belum menetapkan secara resmi siapa yang akan menjadi ketua negosiator dari Indonesia.
Pada Juni 2010 lalu MS Hidayat telah diminta secara lisan oleh Presiden SBY sebagai ketua negosiator Indonesia namun secara resmi Keputusan Presiden (Keppres) belum keluar. Hidayat masih membuka diri agar ada calon lain sebagai ketua negosiator Indonesia.
Ia sendiri sudah mengusulkan melalui menteri Menko Perekonomian Hatta Rajasa agar dipertimbangkan juga ketua negosiator soal Inalum Menteri BUMN atau Menteri Keuangan.
Seperti diketahui Inalum merupakan sebuah perusahaan patungan antara Indonesia dengan Jepang, yang bergerak dalam industri aluminium dengan kapasitas produksi sekitar 230.000-240.000 ton per tahun.
Pemerintah Indonesia menguasai kepemilikan sebesar 41,13% saham di perusahaan itu, sementara sisanya sebesar 58,87% dikuasai Jepang.
Inalum merupakan satu-satunya perusahaan lokal yang bergerak di sektor produksi aluminium. Selama ini, hasil produksi Inalum sebagian besar dikirim ke Jepang, dan Indonesia sendiri harus mengimpor alumunium dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Dari negosiasi dengan Jepang akan menentukan apakah PT Inalum setelah 2013 akan dikuasai oleh Indonesia seluruhnya atau porsi saham Jepang akan tetap ada di Inalum atau kerjasama akan terus dilanjutkan.
(hen/dnl)
