Menurut Ketua Harian DEN, Darwin Zahedy Saleh yang juga Menteri ESDM, harga BBG domestik sebaiknya disesuaikan dengan harga pasar ekspor internasional. Namun, apabila harga BBG domestik yang dapat dijangkau (affordable price) jauh berada di bawah harga ekspor, maka pemerintah diusulkan menyediakan subsidi BBG.
"Kita tahu bahwa subsidi BBM sudah terlalu besar di sektor transportasi dan percepatan penggunaan BBG di transportasi Insya Allah akan mengurangi subsidi BBM," ungkap Darwin usai memimpin sidang ke-6 DEN di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (4/11/2010).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"BUMN dan BUMD sebagai agent of development bersama dengan swasta yang bergerak di bidang transportasi dan distribusi gas diberikan peranan lebih besar," jelasnya.
Untuk mendukung pelaksanaannya, lanjut dia, pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Presiden yang di dalamnya mengatur soal rencana induk pemanfaatan BBG Nasional untuk sektor transportasi dan mandatory penggunaan BBG untuk kendaraan umum terutama di kota-kota besar.
Anggota DEN, Herman Agustiawan menyatakan usulan pemberian subsidi BBG ini telah disampaikan kepada pemerintah. Menurutnya, pemberian subsidi BBG jauh lebih menguntungkan dibandingkan pemerintah memberikan subsidi BBM.
"Kami sudah keluarkan kok hitung-hitungannya, kalau misal diberi subsidi 25-50 persen sampai 75 persen, ternyata memang masih lebih menguntungkan dibanding memberikan subsidi BBM, maupun daripada penerimaan devisa negara," paparnya.
Herman menambahkan, setidaknya ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk mengembangkan penggunaan BBG di Tanah Air yaitu kepastian harga BBG, kepastian pasokan serta kesiapan infrastruktur.
(epi/dnl)











































