RI Kalah Cepat dari Negara Lain Soal Dorongan UKM

Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai sebenarnya kemajuan yang dibuat Indonesia untuk mendorong UKM sudah banyak, meski peringkat kemudahan berbisnis untuk pelaku usaha kecil menengah (UKM) Indonesia (RI) menurun. Hanya saja dorongan yang diberikan Indonesia ternyata lebih lamban dibanding negara lain.

Seperti diketahui, peringkat kemudahan berbisnis Indonesia 2011 turun ke 121, dari tahun sebelumnya di 115. Hal itu tertuang dalam laporan bertajuk Doing Business  yang dilakukan oleh anak usaha Bank Dunia, International Finance Corporation (IFC).

"Sudah banyak kemajuan tapi negara lain yang lebih cepat. Jadi, kita kalah dalam hal kecepatan mendorong pertumbuhan dan perkembangan UKM," tegas Ketua Umum BPP  HIPMI Erwin Aksa dalam siaran persnya, Minggu (7/11/2011).

Erwin mengatakan, belajar dari dua krisis sebelumnya (1998 dan 2008), sejumlah negara kian sadar bahwa peranan UKM sangat strategis dalam mempertahankan  pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, negara-negara tersebut, termasuk Amerika Serikat, mempercepat layanan paket-paket insentif terhadap pelaku UKM.

Selain itu, terang Erwin, pertumbuhan UKM di negara-negara emerging market  seperti Brasil, China, dan India terbilang sangat pesat.

"Ada semacam gelombang  bangkitnya kewirausahaan yang dipelopori anak-anak muda di negara-negara itu," tambah Erwin.

Oleh sebab itu, kata Erwin,  untuk bisa bersaing, RI harus melihat dan  menjadikan perkembangan UKM di luar negeri sebagai patokan dalam memetakan  kemajuan pelayanan terhadap UKM. Pantauan HIPMI Research Center menunjukan,  beberapa pemerintah daerah dan kota sudah memberikan pelayanan yang ideal kepada  pelaku UKM misalnya, Yogyakarta, Klaten, Sragen, Parigi (Sulawesi Tengah), Gorontalo, dan Palembang.

"Namun ini baru sebagian kecil kepala daerah yang  berinisiatif meningkatkan daya saing UKM," imbuh Erwin.

Erwin mengingatkan, peringkat daya saing UKM RI ke depan akan terancam oleh  masalah rendahnya pasokan listrik, inefisiensi birokrasi, dan mahalnya biaya  modal (cost capital).

"Ancamannya ini. Jadi, harus ada keberpihakan yang lebih  serius lagi kepada pelaku UKM," tambahnya.

Dia mencontohkan, laba perbankan nasional pada kuartal III-2010 bisa tumbuh di  atas 25%. Namun kredit yang belum cair juga sama-sama meningkat tajam.Artinya, sektor keuangan RI belum sinkron dengan sektor riil.

"Penurunan bunga  juga tidak cukup berarti. Padahal tahun depan kita harus waspadai inflasi," tambah Erwin.

Terlebih, lanjut dia, penilaian terendah oleh IFC bagi layanan kepada UKM di RI adalah pada akses kredit. "Di tengah membaiknya kinerja perbankan kita, kok malah  masyarakat makin sulit mengakses kredit," tegas Erwin.

HIPMI meminta agar  pemerintah terus menyosialisasikan KUR ke masyarakat. Sebab peran KUR dinilai  sangat strategis dalam membantu pelaku UKM mengakses lembaga keuangan.

Sebelumnya diberitakan,  peringkat Indonesia dalam hal kemudahan berbisnis bagi  pelaku UKM lokal memburuk. Bahkan, peringkat RI dalam kemudahan berbisnis untuk  UKM lokal bahkan hampir sejajar dengan negara-negara kecil di Afrika. RI berada di peringkat ke-121 dalam hal kemudahan berbisnis untuk wiraswasta  lokal. Padahal pada 'Doing Business 2010', Indonesia berada di peringkat 115.

Ironisnya, ditengah membaiknya kinerja industri perbankan, dari 9 penilaian  'Doing Business 2011', Indonesia tercatat mengalami penurunan paling buruk dari  sisi akses kredit. Sementara poin yang membaik adalah permulaan bisnis.

(qom/qom)